Pikiran Rakyat
USD Jual 14.235,00 Beli 13.935,00 | Berawan, 24.4 ° C

Tawaran Pembebasan Bersyarat Kini Bergantung Abu Bakar Ba'asyir

Muhammad Ashari
KUASA hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat, 18 Januari 2019. Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan.*/ANTARA
KUASA hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat, 18 Januari 2019. Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pembebasan bersyarat yang ditawarkan pemerintah kini berada di tangan Abu Bakar Ba'asyir. Sebagaimana diketahui, pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir memunculkan polemik setelah ia menolak menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila sebagai syarat pembebasan. 

Yasonna mengatakan, pemerintah tidak perlu menunggu apakah Ba'asyir akan memenuhi persyaratan atau tidak. Bila Ba'asyir tidak juga memenuhi persyaratan, maka ia tidak akan dibebaskan.

"Pemberian pembebasan bersyarat itu harus memenuhi syarat hukum. Itu yang belum dipenuhi," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Januari 2019. 

Ia mengatakan, sejak Desember tahun lalu, Dirjen PAS telah mencoba menyerahkan dokumen pembebasan bersyarat kepada Ba'asyir. Namun sampai saat ini dokumen persyaratan itu belum juga dipenuhi.

"Ya sudah, kalau memang belum, kan kami tidak bisa melakukan apa-apa," tuturnya. 

Menurut dia, pemerintah menyerahkan dokumen pembebasan bersyarat karena Ba'asyir secara peraturan telah melalui dua per tiga masa hukuman. Namun demikian, meski telah melalui masa hukuman yang ditentukan UU, upaya pembebasan juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam kasus Ba'asyir, itu berarti menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila. 

"Jadi, bagaimana kita memenuhinya. Jangan kami ditabrakkan kepada ketentuan. Nanti, masih ada berapa puluh orang yang begitu, kan repot urusannya," kata dia. 

Pembebasan Ba'asyir pertama kali menuai polemik ketika Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bila Presiden Joko Widodo akan membebaskan Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Menurut Yusril, kebebasan itu berupa kebebasan murni, bukan bersyarat dan bukan pula menjadikannya sebagai tahanan rumah.***

Bagikan: