Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Reformasi Pajak di Mata Dua Kubu Capres

Muhammad Irfan
Pilpres 2019.*/DOK. PR
Pilpres 2019.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kurang dari 100 hari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar. Menyongsong hari itu, masing-masing tim dari setiap kandidat terus bergerilya menawarkan sejumlah solusi untuk mengentaskan permasalahan masyarakat di setiap lini. Salah satu isu yang juga jadi prioritas para kandidat adalah tentang adu gagasan mengenai reformasi pajak.

Dalam diskusi yang digelar di Media Center Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rabu 23 Januari 2019 Dewan Pakar BPN yang juga ekonom Dradjad Wibowo menyebut kubunya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membenahi basis pajak di Indonesia. Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai perlunya peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak yang rendah.

“Strategi yang kami tawarkan adalah pengurangan tarif pajak. Ini merujuk pada konsep Kurva Laffer dari observasi Ibnu Khaldun yang menyatakan penerimaan perpajakkan besar karena tarif rendah dan sebaliknya,” kata Drajad.

Menurut Drajad, dirinya pribadi lebih condong ke pengurangan pajak bagi pribadi hingga UMKM. Alasannya penerimaan dari sektor ini masih terbilang kecil. Meski demikian detil dari konsep ini tentu akan dibahas kemudian jika pasangan Prabowo-Sandi terpilih.

“Tapi konsep ini tidak bertentangan dengan kepentingan meningkatkan tax ratio 16 persen,” kata dia.

Drajad pun menambahkan jika tarif pajak rendah, maka yang mengemplang juga akan sungkan, begitu pun dengan perusahaan yang memindahkan keuntungan ke luar negeri tentu akan merugi. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan membesar.

“Prabowo-Sandi kan relatif akan memulainya pada 2020 kan. Jadi enggak akan susut, tapi malah naik karena kue ekonominya naik. Dengan kue ekonominya yang membesar otomatis pertumbuhan pajaknya akan naik. Marginnya kecil tapi omzet lebih besar,” ucap dia.

Drajad tak menampik kalau pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mereformasi sistem perpajakan. Tetapi sayangnya, tax ratio masih merosot karena tarif pajak Indonesia masih tinggi dibanding dengan negara lain. Ini membuat wajib pajak masih lebih senang menyimpan uangnya di negara lain.

“Kalau diturunkan sekompetitif negara sekitar dia akan rugi karena dia kena biaya lain-lain, sementara di kita, akan lebih mudah ditelusuri. Ini yang buat orang enggak bisa nipu lagi,” ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzili menyebut pihaknya akan lebih suka melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur. Selain itu tentunya perlu memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.

“Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Ace.

Selain itu, yang menjadi sorotan juga adalah memperkuat sinergi tiga pilar yakni kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan. “Termasuk menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional,” ucap dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jhony G Plate pun menilai penerimaan pajak pemerintah saat ini sebetulnya sudah semakin baik. Menurutnya, penerimaan pajak dari 2014 ke 2018 telah meningkat sebanyak 20 persen. 

“Hal itu didukung reformasi pajak melalui kehadiran tax amnesty dan Automatic Exchange of Information (AEOI). Kedua program itu telah berhasil meningkatkan basis pajak saat ini,” kata Jhony.***

Bagikan: