Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Berawan, 22.4 ° C

Diajukan Sejak Lama, Kenapa Jokowi Baru Bebaskan Abu Bakar Baasyir 2019?

Gita Pratiwi
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Garut/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Garut/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo baru saja memerintahkan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dibebaskan Januari 2019. Padahal pengajuan pembebasannya sudah lama dilayangkan,

Hal itu diungkapkan pengamat dan aktivis Dahnil Anzar Simanjuntak. Sebelumnya ia mengaku bersyukur upaya pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

"Terlepas dari unsur politik, kami bersyukur beliau dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Apalagi beliau sudah sepuh, karena memang sudah waktunya," kata Dahnil katika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat 18 Januari 2019 malam.

Namun, ia menyayangkan mengapa pemerintah Jokowi baru saat ini melakukan upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir di saat menjelang Pemilu 2019.

"Justru kami sayangkan beberapa tahun lalu pengacara bahkan unsur Komnas HAM mengajukan permintaan pembebasan karena alasan kemanusiaan, namun tidak dikabulkan oleh pemerintahan Pak Jokowi," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pun menanggapi kemungkinan adanya unsur politis dalam upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir. Menurut dia tentu ada unsur politisnya setelah sekian lama isu terorisme selalu dialamatkan kepada Islam.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir direncanakan sejak tahun lalu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Kabupaten Garut, Jumat.

KUASA hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan.* ANTARA
Presiden menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Baasyir. Ia mengakui bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.

Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan. "Iya, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," katanya.

Presiden mengatakan pembebasan tersebut sudah melalui pertimbangan yang panjang. "Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri," tuturnya.

Ia menambahkan berbagai pertimbangan sudah dibahas sejak sekitar setahun lalu.

"Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof. Yusril Ihza Mahendra," ujarnya.

Terkait dampak atau ancaman yang mungkin timbul dari pembebasan tersebut, Presiden mengatakan juga sudah dipertimbangkan namun alasan kemanusiaan tetap menjadi faktor utama.

"Tadi saya sampaikan pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang berkaitan dengan peralatan kesehatan," katanya.Fakta itu sesuai aturan hukum tata negara menjadikan Baasyir memenuhi syarat untuk bebas murni tanpa hal-hal yang memberatkan.

PSI pertanyakan kriminalisasi ulama

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir.

"Kita serahkan sepenuhnya melalui proses hukum, dengan hukum yang berlaku. Hukum tentu ada aspek kearifan dan kemanusiaan. Bila dianggap tepat, kami apresiasi," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Ia mengingatkan Baasyir dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Yang jadi pertanyaannya, kenapa pada masa itu tak ada kriminalisasi ulama. Begitu pun kepada pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dua kali masuk penjara pada pemerintahan SBY," katanya.***

Bagikan: