Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Berawan, 22.1 ° C

Pengadaan Alat Kesehatan Paling Banyak Jadi Objek Korupsi

Ira Vera Tika
WAKIL Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menkes Nila Moeloek (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan mengenai penataan e-katalog alat kesehatan (alkes) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.*/ANTARA FOTO
WAKIL Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menkes Nila Moeloek (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan mengenai penataan e-katalog alat kesehatan (alkes) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi meng­ungkapkan pengadaan alat ­kesehatan (alkes) men­jadi sektor yang paling banyak dikorupsi di ­antara 5 jenis tindak pidana korupsi di bidang kesehatan. KPK merilis ­kajian yang menunjukkan sejumlah temuan dan persoalan tata kelola di pengadaan alkes, di antara­nya hanya 6 persen produk alkes yang diawasi, 15 persen diinspeksi serta 20-25 persen produk terkalibrasi.

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, saat konferensi pers pemaparan ”kajian tata kelola alat kesehatan”, di gedung KPK, Rabu 16 Januari 2019. Hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Men­teri Kesehatan Nila Djuwita F Moe­loek, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, serta Direktur Pe­ngembang­an Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus pada Lembaga Kebijakan Peng­adaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty.

Pahala menyatakan, selain pendi­dikan, kesehatan menjadi fokus ke­dua KPK dalam pengawasan penggunaan anggaran, terutama pengadaan alkes. 

”KPK secara khusus mengkaji alkes, data kami di sektor kesehatan tertinggi (dikorupsi) alkes. APBN sektor kesehatan mencapai 5 persen, jadi ada dua yang dikunci, pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Rekomendasi tata kelola pengadaan alat kesehatan

KPK, lanjut dia, telah menyampai­kan sejumlah temuan dan persoalan tata kelola serta 4 rekomendasi perbaikan sebagai bagian rencana aksi. Pertama, percepatan implementasi e-katalog pengadaan alkes. Sebab, ha­nya 35 persen produk yang tercantum nomor izin edarnya di e-katalog serta 7 persen penyedia alkes yang masuk e-katalog.

”E-katalog ini sudah dilakukan sejak 2013 lalu. Kalau kami teliti e-kata­log alkes ini berjalan sangat lambat, 65 persen masih dilelang biasa. Lantas hanya 7 persen penyedia yang masuk e-katalog, sisanya masih bergeril­ya ke daerah-daerah ikut proses peng­ada­an,” tuturnya.

Dikatakannya, minimnya penyedia alkes yang tercantum di e-katalog sempat dikeluhkan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki). 

Hal itu berdampak masih banyak­nya pungutan liar atau permintaan uang agar penyedia alkes bisa ikut proses pengadaan. E-katalog di seluruh kabupaten/kota rencananya akan di­kelola langsung Kemenkes sebagai e-katalog sektoral.

”KPK bicara juga dengan asosiasi penyedia alkes, mereka ingin pakai    e-katalog. Kalau ke daerah mereka ha­rus berurusan dengan ratusan kabupaten/kota ikut proses peng­adaan. Pengakuan mereka, jarang sekali yang pengadaannya enggak harus kasih ini itu (uang). Mereka lebih suka pakai e-katalog. Jadi 542 kabupaten/­kota dan provinsi tinggal klik untuk pengadaan alkes,” ujarnya.

Selain itu, KPK meminta Kemenkes merevisi Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Ru­mah Sakit. Sebab pemborosan peng­adaan alkes di daerah masih tinggi. Pengadaan alkes di daerah kerap kali tak tepat sasaran dan penggunaan.

”Kami dorong Kemenkes merevisi Permenkes 56 Tahun 2014. Di situ kami minta didetailkan sehingga dae­rah tahu pasti apa yang dibutuhkan, spesifikasinya apa, dan jumlahnya berapa serta kelengkapannya apa yang dibutuhkan,” ucapnya.

Pahala mengatakan, fungsi peng­awasan Kemenkes terhadap peng­ada­an alkes masih kurang. Meski ber­alasan kurang SDM, tetapi KPK tetap mendorong perbaikan di tingkat kementerian dan balai, mengefektif­kan pengawasan alkes.

”Kami lihat sedikit produk yang di-surveilans, sekitar 6 persen. Hanya 15 persen diinspeksi serta 20-25 persen produk terkalibrasi,” katanya.

KPK juga meminta Kemenkes se­gera menyelesaikan beberapa regulasi, terutama Pedoman Nasional Pelayan­an Kedokteran (PNPK). Hal ini pen­ting karena menjadi rujukan pedoman penanganan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .

Aksi pencegahan korupsi alat kesehatan

Basaria pun menyatakan, peng­ada­an alkes merupakan sektor terbanyak yang dikorupsi di antara 5 jenis tindak pidana korupsi di bidang kesehatan. 

KPK telah sepakat bersama Kemen­kes dan LKPP segera mereali­sasikan 4 rencana aksi pencegahan, termasuk pe­nindakan dalam waktu sebulan. Pengawasan pengadaan alkes akan menggandeng penegak hukum daerah setempat.

”Nanti pemakaian alkes yang ada di rumah sakit dan puskesmas di daerah bisa tepat sasaran. Dana yang diberi­kan itu benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing dae­rah,” ujarnya.

Menkes Nila Moeloek menyatakan pihaknya bekerja sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola peng­adaan alkes, termasuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Penerapan e-katalog alkes secara sektoral di Kemenkes tengah disiapkan dan ditargetkan berlaku 2020 mendatang.

”Sebenarnya e-katalog alkes sudah ada, tapi masih banyak hambatan. Kami tadi sudah diskusi mencari solusi dan memperbaiki tata kelola pemberi­an alkes melalui e-katalog, sehingga pengaturan termasuk cara membeli alkes ini harus diatur dengan sebaik­nya,” tutur dia. ***

Bagikan: