Pikiran Rakyat
USD Jual 14.235,00 Beli 13.935,00 | Berawan, 25.9 ° C

Segmen dan Kisi-kisi Debat Capres 2019

Muhammad Irfan
PILPRES 2019.*/DOK. PR
PILPRES 2019.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat Capres dan Cawapres Pemilu 2019 pada Kamis 17 Januari 2019 malam. Pada debat capres dan cawapres yang diselenggarakan di Hotel Bidakara itu, kedua kandidat akan menyampaikan pandangan dan program ke depan yang berkaitan dengan isu hukum, keamanan, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.

Saat masing-masing kandidiat mempersiapkan diri, KPU terus mematangkan teknis depat yang akan disiarkan di sejumlah televise dan radio, yakni TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV. Sejak jauh hari, pertanyaan pun telah disusun oleh enam panelis yang disepakati KPU dan dua tim pasangan calon.

Para panelis ini adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua MA (2001-2008) dan Ketua Dewan Pers (2010-2013) Bagir Manan, serta Ahmad Taufan Damanik, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komnas HAM. Ada juga nama Margarito Kamis dan Bivitri Susanti yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara, hingga Ketua KPK Agus Rahardjo.

Adapun moderator debat diserahkan kepada Ira Koesno dan Imam Priyono.

Enam segmen

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, debat yang akan berlangsung selama 90 menit itu akan dibagi dalam enam segmen.

Pada segmen pertama, kedua kandidat akan diberi waktu untuk memaparkan visi misi mengenai isu hukum dan keamanan yang jadi materi debat. Total waktu yang diberikan bagi keduanya sekitar 23 menit.

Memasuki segmen kedua dan ketiga, panelis akan mendalami visi misi yang disampaikan oleh para Capres dan Cawapres. Segmen kedua akan berisi prtanyaan seputar hukum dan HAM, sementara segmen ketiga tentang pemberantasan korupsi dan isu terorisme.

Untuk masing-masing segmen ini setiap kandidat diberi waktu menjawab sekitar 15 menit 30 detik. Dalam segmen keempat dan kelima, para kandidat dipersilakan mengajukan pertanyaan ke pasangan lainnya.

Untuk dua segmen ini, kedua kandidat diberi waktu sekira 13 menit. Adapun, pada segmen terakhir yakni keenam, akan diisi dengan pernyataan penutup dari kedua pasangan calon dengan waktu 11 menit 30 detik untuk keduanya.

“Debat kali ini akan berbeda dari debat capres-cawapres sebelumnya,” kata Arief, Selasa 15 Januari 2019.

Setelah segmen keenam selesai, KPU menyediakan konferensi pers yang dilakukan secara berbarengan antara tim sukses 01 dan 02. Hal ini, kata dia, adalah upaya KPU untuk membangun sebuah kultur baru, bahwa dalam pemilu kompetisinya harus diisi dengan cara damai.

"Kami harap konferensi pers ini juga diharapkan akan dihadiri langsung oleh para ketua tim sukses dua kubu untuk memberikan pernyataan pasca-debat. Kami ingin membangun kultur baru bahwa pemilu ini bisa dilakukan dengan kompetisinya selalu bersama dan bergandengan tangan," ucap Arief.

Kisi-kisi

Mengenai polemik bocoran soal debat untuk para kandidat yang sempat ramai, Arief meminta publik membedakan antara bocoran dan kisi-kisi. Menurutnya, yang diberikan KPU kepada masing-masing peserta debat hanya kisi-kisi sebanyak 20 pertanyaan.

Pertanyaan itu nantinya akan ditanyakan pada capres-cawapres secara acak. "Bukan membocorkan, KPU berikan kisi-kisi 20 pertanyaan. Tetapi mereka tidak tahu yang akan ditanyakan pertanyaan nomor berapa. Mereka enggak tahu. Jadi mereka betul-betul harus memahami buka menghafalkan," ucap dia.

Karena itu, tambahnya, para kandidat harus benar-benar menguasai materi debat mulai dari hukum, HAM dan juga korupsi yang menjadi tema debat perdana. “Karena mereka enggak tahu yang harus saya jawab itu pertanyaan yang mana. Jadi bukan kemudian diberikan lalu jawab. Itu tidak tetap ada kalau kita mengistilahkan setengah tertutup dan setengah terbuka," ucap dia.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut pihaknya memperbolehkan pasangan capres-cawapres menggunakan contoh kasus untuk menjawab pertanyaan dalam debat pertama. Hal ini dilakukan sebagai bagian untuk menyampaikan gagasan.

"Ya kalau diperlukan mereka untuk kasih contoh misalnya entah pembangunan apa di daerah tertentu, ya entah kasus hukum apa, ya tidak spesifik HAM," kata Pramono.

Tapi bila penggunaan contoh kasus dalam jawaban materi debat dirasa menyinggung paslon, KPU menyerahkan penilaiannya kepada publik. Yang jelas Pramono memastikan pertanyaan yang diajukan dalam debat tidak terkait kasus. 

“KPU membuat format agar debat bisa menggali program paslon. Kita enggak sama sekali membahas daftar pertanyaan soal penyikapan atas kasus tertentu, tetapi yang ingin kami gali adalah strategi, pandangan. Nanti silakan masing-masing paslon menggunakan contoh tertentu (contoh kasus tertentu) untuk menjawab," ucap dia.***

 

Bagikan: