Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Hujan, 23.7 ° C

Banyak Diserang Hoaks, KPU Harus Pandai Perlihatkan Kinerja

Dewiyatini
KOTAK suara Pemilu.* DOK PR
KOTAK suara Pemilu.* DOK PR

BANDUNG,(PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu memberikan informasi pada publik bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 tidak bermasalah. Upaya itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik pada KPU.

Seperti diberitakan, kabar bohong tentang KPU beredar dengan masif di tengah-tengah masyarakat. Kabar hoaks tersebut tidak hanya tentang proses penyelenggaraan Pemilu, tapi juga pada sisi personal para komisioner.

“Serangan-serangan terhadap KPU menyiratkan adanya upaya untuk mengikis kepercayaan publik terhadap kinerja KPU,” ucap Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan pada Selasa 15 Januari 2019.

Menurut Firman, sebenarnya tidak sulit mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU sepanjang KPU bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Firman mengatakan KPU tinggal menguatkan kinerjanya di hadapan publik.

“KPU harus mampu memperlihatkan soal independensinya bahwa KPU tidak bisa diintervensi. Bahwa KPU itu imparsial dan tidak memperlihatkan keberpihakan, maka publik akan kembali mempercayai dan mendukung kinerja KPU,” papar Firman.

Firman mengatakan, yang diserang itu penyelenggara Pemilu. Namun dalam beberapa isu, tampak kalau KPU sendirian. Padahal, penyelenggara Pemilu itu ada Bawaslu dan DKPP. “Ketika KPU seolah-olah diserang sendirian, maka KPU agak goyah,” ujar Firman.

Firman juga menyayangkan isu-isu negatif dan cenderung hoaks yang dilayangkan ke KPU, justru datang dari peserta Pemilu. Seharusnya, kata Firman, peserta Pemilu bisa berkompetisi dengan sehat. Yang diserang itu bukan personal, tapi gagasan-gagasan yang disodorkan.

Pemilu itu, lanjut Firman, memiliki leading sector yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga itu harus menunjukkan diri sebagai penyelenggara pemilu yang mengawal pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Selain itu, Firman juga meminta instansi pemerintah seperti kementrian-kementrian dapat membatasi diri dalam membantu penyelesaian masalah dalam Pemilu. Firman mengatakan kementrian itu bagian dari rezim. “Dikhawatirkan upayanya membantu memberikan solusi malah akan menciptakan masalah baru,” katanya.***

Bagikan: