Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.5 ° C

Evaluasi Seluruh Mitra Bisnis Pertamina

Satrio Widianto
ILUSTRASI mobil tanki Pertamina.*/ANTARA
ILUSTRASI mobil tanki Pertamina.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pertamina harus mengevaluasi seluruh mitra bisnisnya, terutama mitra yang  berhubungan dengan anak perusahaan yang khusus menangani Sumber Daya Manusia (SDM) outsourcing. Pengamat energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, aksi demo yang dilakukan para mantan Awak Mobil Tanki (AMT) di depan Istana Presiden, memiliki momentum yang sangat politis dan pasti akan menyita perhatian publik.

“Jika aksi ini tidak ditangani dengan baik oleh para mitra Patra Niaga sub kontraktor distribusi bahan bakar minyak (BBM), maka akan sangat merugikan Pertamina sebagai korporasi,” kata pengamat energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Minggu 13 Januari 2019. 

Menurut dia, masalah ketenagakerjaan yang banyak terdapat dalam urusan migas, hendaknya jangan diabaikan, namun terus dievaluasi secara menyeluruh. “Masalah Patra Niaga dan mitra bisnisnya ini harus mendapat prioritas pendalaman, mengingat masalah ini terus berulang,” kata Daeng.

Disebutkan, selama ini masyarakat menganggap bahwa para sopir mobil tangki adalah karyawan Pertamina. “Padahal mereka adalah pekerja perusahaan lain yang bermitra dengan anak usaha Pertamina, yakni menjadi sub kontraktor Patra Niaga,” ucapnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan Pertamina dan anak-anak perusahaannya itu, ujar Daeng, bertujuan agar masalah ini tidak memberi citra buruk bagi perusahaan migas nasional tersebut. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh mitranya Patra Niaga, maka hal ini tidak boleh ditimpakan kepada anak usaha Pertamina tersebut, apalagi ke perusahaan induknya. 

“Jangan sampai mereka melakukan langkah yang merugikan korporasi Pertamina,” katanya. 

Daeng berharap Pertamina harus memberi reward and punishment atas mitra-mitra mereka secara tegas dan bijaksana. Hal ini akan membantu sehingga tidak merugikan Pertamina, merusak citra Presiden Jokowi dan kredibilitas Direktur Utama Pertamina.

Salah alamat

Dalam tahun politik, kata Daeng, isu ini rawan digoreng. Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Defiyan Cori menilai, demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina (Awak Mobil Tangki/AMT) di depan istana negara pada tanggal 9 Januari 2019 tidak hanya salah alamat, tetapi juga salah kaprah. Pasalnya, persoalan hubungan kerja kontraktual mereka dengan Pertamina telah selesai. 

Di sisi lain, kata dia, permasalahan mantan sopir tangki yang menuntut untuk ditetapkan sebagai karyawan Pertamina juga terlalu berlebihan, karena mereka bukanlah karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan Pertamina, tetapi adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan BUMN Migas tersebut sebagai tenaga sopir tangki.

“Harusnya jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, maka lebih tepat diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut dan mempekerjakan mereka sebagai sopir tangki,” kata Defiyan.

Menurut dia, demo mantan sopir tangki Pertamina ini tidak saja mengganggu ketertiban umum, tetapi juga telah mem-faith accomply Pertamina sebagai BUMN yang abai mengelola karyawannya, dan sama saja mempermalukan Direktur Utama Pertamina di hadapan Presiden yang baru saja memberikan amanah.

“Namun kita berharap, dari kasus demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang berasal dari perusahaan rekanan ini, akan ada langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan),” ucap Defiyan.

Jika diperlukan, tambah dia, pemerintah juga dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber permasalahan disinformasi, berkaitan dengan demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang mempunyai kontrak dengan perusahaan rekanan tersebut.

“Hal ini penting agar tidak menimbulkan opini publik yang buruk atas citra BUMN dan menemukan kemungkinan adanya motif lain dari demonstrasi tersebut,” tuturnya.***

Bagikan: