Pikiran Rakyat
USD Jual 14.291,00 Beli 13.991,00 | Cerah berawan, 26.2 ° C

Politik Memanas, Pimpinan GP Ansor se-Indonesia Temui Jokowi

Fani Ferdiansyah
PRESIDEN Joko Widodo.*/REUTERS
PRESIDEN Joko Widodo.*/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan pusat dan ketua pimpinan wilayah se-Indonesia Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 11 Januari 2019. Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menerima para pimpinan GP Ansor ini di ruang utama Istana Merdeka pada pukul 09.00 WIB.

Sebelum masuk ke ruang utama, Presiden Jokowi menyalami satu per satu para pimpinan GP Ansor itu. Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, semua pimpinan pusat dan wilayah hadir semua karena ingin menyampaikan kondisi daerah apa adanya.

"Ijin pak, kami ingin bapak memandang kami sebagai sahabat, kawan. Mohon tidak dipandang sebagai Ansor atau apa pun. Kami mohon dipandang sebagai sahabat, sehingga kami bisa menyampaikan kondisi daerah apa adanya," kata Yaqut saat diterima Jokowi di Istana, seperti dilaporkan Antara.

Yaqut mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kegelisahan menanggapi kondisi Tanah Air saat ini, terutama terkait konsolidasi kelompok-kelompok radikalisme dan kondisi politik yang memanas akhir-akhir ini.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi kita semua," kata Yaqut.

Hingga pukul 10.00 WIB, pertemuan Presiden Jokowi, Mensesneg Pratikno dan seluruh pimpinan GP Ansor masih berlangsung.

Kejahatan luar biasa

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, massifnya penyebaran hoaks menjelang Pilpres 2019 dapat mengancam keutuhan bangsa.

"Jelang Pilpres, penyebaran hoaks semakin massif. Jika tak segera ditangani maka akan mengancam persatuan dan keutuhan bangsa," kata Karyono dalam diskusi publik bertajuk "Indonesia Darurat Hoaks: Siapa Untung?", di kantor Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta Selatan, Kamis 10 Januari 2019.

Ketua DPP PGK Bidang Riset dan Kajian Stategis ini menganggap hoaks sudah menjadi industri, seperti halnya kasus Saracen. Pascakasus Saracen, berita hoaks menjejali media sosial dan ruang publik, begitu pun ujaran kebencian.

Hoaks yang menyerang pemerintah cukup banyak, yakni soal tenaga kerja asing (Tiongkok), tuduhan Jokowi PKI, Jokowi keturunan China, kasus Ratna Sarumpaet, isu utang yang menyerang Prabowo Subianto dan terakhir kasus tujuh kontainer surat suara tercoblos.

"Kasus terakhir yang ditangani Polri ini harus diusut tuntas. Kasus ini bisa dikembangkan siapa saja yang ikut terlibat. Saya minta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum kepada siapa pun. Jangan menggunakan atas dasar pertimbangan politis dalam mengungkap kasus ini karena yang dirugikan adalah masyarakat dan negara," katanya.

Ia menjelaskan, hoaks daya rusaknya sangat besar karena merusak masyarakat, menimbulkan disharmonis, hubungan sosial masyarakat renggang dan bisa terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kata Karyono, ia mengusulkan agar kasus hoaks dijadikan kasus kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, seperti kasus korupsi dan terorisme.***

Bagikan: