Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Cerah berawan, 25.4 ° C

Penuhi Panggilan KPK, Aher Enggan Tanggapi Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Tim Pikiran Rakyat
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher (tengah) bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.*/ANTARA FOTO
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher (tengah) bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Mantan Gubernur Jawa Ba­rat Ahmad Heryawan meng­aku tak tahu-menahu soal pembahasan perubahan RDTR Kabupaten Bekasi untuk memulus­kan pengurusan perizinan pro­yek pembangunan Meikarta.

Dia pun mengaku tak tahu soal aliran suap ke sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Jabar, termasuk kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bi­dang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Yani Firman sebesar 90.000 dolar Singapura.

Aher diketahui diperiksa sebagai saksi bagi Bupati (non­aktif) Bekasi Neneng Ha­sanah Yasin, Rabu (9/1/2019). Berdasarkan pantauan ”PR”, ia tiba di Gedung KPK pada pukul 9.50 dan baru keluar pada pukul 18.10.

Seusai menjalani pemeriksaan, Aher meng­aku diperiksa terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 648­/Kep.­1.1069-­DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekome­n­dasi Pembangunan Komersial Area Pro­yek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

”Yang ditanyakan tentang saya sebagai gubernur saat itu mengeluarkan keputusan gubernur. Kepgub harus keluar karena rekomendasi yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar (dan) itu tidak boleh ditanda­tangani oleh gubernur. Oleh karena itu, harus dikeluarkan Kepgub berdasarkan Perpres 97 Tahun 2014. Karena itu berda­sarkan perpres, gubernur membuat kepgub isinya memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani reko­mendasi tersebut. Itu intinya,” tuturnya.

Disinggung mengenai urgensi yang membuat dia harus mengeluarkan kepgub, kata dia, sebab tidak mungkin ada reko­mendasi tanpa kepgub dikeluarkan terlebih dahulu. Menurut dia, langkah yang dilakukannya mengacu kepada Perpres 97/2014.

Dalam Perpres 97/­2014 Pasal 1 poin 7 dan 8 disebutkan bahwa pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban per­izin­an dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. Sementara, pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

”Karena tidak mungkin ada rekomendasi yang ditanda­tangani tanpa kepgub itu. Jadi, saya kalau tanda tangan, enggak boleh, maka itu diperlukan kepgub. Kepgub hanya mere­ko­mendasikan memberikan pendelegasian kepada Dinas PMP­TSP supaya menanda­tanga­ni yang akan dipakai Meikarta seluas 84,6 hektare,” ujarnya.

Soal pembangunan Meikarta yang diduga telah bermasalah sejak awal, Aher enggan berkomentar. 

Menurut dia, pemberian re­ko­mendasi sudah sesuai de­ngan prosedur. ”Kalau 84,6 hek­tare itu sudah clear. Kalau enggak clear, enggak mungkin (rekomendasi dikeluarkan). Saya cerita hanya itu, itu sudah clear semua,” ucapnya.

Ditanya tentang otak-atik per­ubahan RDTR Kabupaten Bekasi yang melibatkan eksekutif dan legislatif guna memuluskan proyek Meikarta, dia pun mengaku tak tahu. Hal itu termasuk dugaan aliran suap kepada Yani Firman dan sejumlah pejabat Pemprov Jabar agar rekomendasi diterbitkan. 

”Ya tentu kalau aliran (suap) itu harus ditelusuri. Yang jelas, saya tidak ditanyakan itu (oleh penyidik) dan saya tidak tahu,” katanya.

 

Benang merah dan kewenangan Aher

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa Heryawan dikonfirmasi soal pengetahuannya terkait dengan aliran dana kepada sejumlah bawahannya. Penyidik juga mempertanyakan perihal yang melatarbelakangi Aher mendelegasikan penanda­ta­ngan­an rekomendasi melalui kepgub.

”Saudara saksi ini atasan tertinggi di Pemprov Jabar, maka kami perlu tahu sejauh mana kewenangannya, yang didelegasikan atau dimandatkan ke­pada kepala dinas. Juga soal duga­an aliran dana terhadap sejumlah bawahannya. Apakah benar-benar tidak mengetahui atau ada informasi yang bisa di-share kepada penyidik?” tuturnya.

Ditanya soal dugaan bahwa suap juga mengalir kepada Heryawan, Febri enggan menjawab. Menurut dia, penyidik masih terus menelusuri benang merah kewenangan antara Pem­kab Bekasi dan Pemprov Jabar.

”Secara spesifik, belum bisa disampaikan karena sifatnya materi penyidikan. Tapi, memang ada dugaan penerimaan uang terhadap bawahan-ba­wah­an (Heryawan) di Jabar,” katanya.

Dalam dakwaan untuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Rabu (19/12/­2018), terungkap bahwa pada November 2017, Yani menerima uang dalam amplop sejumlah 90.000 dolar Singapura di Wisma Jalan Jawa, Kota Bandung. Selanjutnya, pada 23 November 2017, Heryawan mengeluarkan Keputusan Nomor 648/Kep.1.1069- DPMPTSP/­2017 tentang Delegasi Pela­yanan dan Penandatanganan Re­komendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat tersebut, Herya­wan mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan reko­mendasi untuk pembangunan Meikarta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jabar. Berdasarkan keputusan gubernur tersebut, Dinas PMPTSP Jabar mengeluarkan surat Nomor 503/5098/MSOS per tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Ke­pala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad dan ditujukan kepada Bupati Bekasi Nenang Ha­sanah Yasin. ***

Bagikan: