Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Cerah, 23.8 ° C

KPU Tak Boleh Didelegitimasi

Muhammad Irfan
UJI coba kotak suara karton kedap air dengan disiram menggunakan air.*/ANTARA
UJI coba kotak suara karton kedap air dengan disiram menggunakan air.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Munculnya dinamika yang menarik Komisi Pemilihan Umum jelang Pemilihan Umum 2019 harus disikapi dengan baik. Jangan sampai dinamika ini membuat legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu bersama Bawaslu dipertanyakan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi pun mendukung upaya melawan segala bentuk delegitimasi terhadap KPU.

Menurut Awiek, sapaan Baidowi, banyak dinamika yang selama ini menyudutkan KPU. Seperti penyebaran informasi bohong atau hoaks dalam penyelenggaraan pemilu dan menyerang pribadi para komisionernya. Menurut dia adanya dugaan upaya untuk mendeligitimasi KPU merupakan tindakan keji dan zalim.

“Sehingga harus dilawan. Dugaan mendelegitimasi KPU semakin kuat ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyudutkan dan menyerang KPU secara tidak proporsional,” kata Awiek di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Bahkan, menurut dia, maraknya informasi hoaks terkait Pemilu, seperti yang terbaru terkait informasi 7 kontainer surat suara tercoblos, telah membuat gaduh dunia politik. Apalagi pelakunya ternyata terindikasi terafiliasi kepada salah satu kelompok.

Awiek yang merupakan Wasekjen PPP itu menilai serangan kepada KPU sudah melampaui batas. “Karena tidak lagi kepada institusi, melainkan kepada pribadi-pribadi komisioner,” ucap dia.

Dia mencontohkan kasus terbaru adalah Ketua KPU RI Arief Budiman secara personal menjadi sasaran hoaks dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu dia mendukung langkah KPU yang membawa kasus ini ke ranah hukum termasuk pula jika ada anggota KPU secara personal membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila yang bersangkutan merasa dirugikan.

“Aparat Kepolisian juga harus menindak tegas segala upaya yang mengarah pada upaya delegitimasi KPU tersebut,” ucap dia.

Berbenah diri

Sementara itu, suara dari MPR menilai kalau tidak boleh ada upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memibta KPU berhati-hati melakukan tindakan yang berpotensi mendelegitimasi lembaga sendiri.

"Saya setuju KPU tidak boleh didelegitimasi. Karenanya, KPU jangan mendelegitimasi dirinya sendiri," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, hal yang bisa mendelegetimasi KPU seperti ramainya soal penggunaan kotak suara kardus dan pembatalan pemaparan visi-misi capres-cawapres yang direncanakan pada 9 Januari 2019. Belum lagi penetapan DPT yang berlarut-larut dan kontroversinya berkepanjangan. 

“Misalnya, dengan alasan KPU tidak disepakati dua timses, kemudian menghapus fasilitas pemaparan visi-misi. Menurut saya, itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri," sebut Hidayat.

Karena itu, dia mendorong KPU berbenah diri. Hidayat ingin KPU tampil sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan adil. "Segeralah KPU bangkit dan jadikan diri Anda sebagai lembaga yang independen, adil, dan malah jangan mendelegitimasi diri Anda sendiri. Karena ini sangat serius. Karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," ucap dia.***

Tags
Bagikan: