Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian cerah, 26.1 ° C

Rekam Biometrik Umrah Repotkan Jemaah

Satrio Widianto
Ilustrasi/REUTERS
Ilustrasi/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menyampaikan keberatan dan penolakan atas pemberlakuan rekam biometrik umroh. Rekam sidik jari dan retina mata oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel kini jadi satu syarat pengurusan visa calon jemaah umrah.

Ia menilai hal itu sangat membebani calon pelaksana ibadah umrah. 

Pasalnya, ujar dia, kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai. Pasalnya, calon jemaah umrah berasal dari desa atau kabupaten terpencil. Sebanyak 50% calon jemaah berasal dari desa sehingga akan sangat kesulitan melakukan rekam biometrik yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja. 

"Bagaimana mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang adanya di luar provinsi mereka. Sedangkan kita tahu, letak geografis Indonesia beragam yang terdiri atas ribuan pulau," kata Joko Asmoro dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

Menurut Joko, keberatan calon jamaah ini tak hanya sebatas waktu dan jarak serta kesusahan  dalam melakukan proses biometrik, tetapi juga materi. "Pernah ada jamaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan kepada kami, mereka harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp 1 juta hingga Rp 6 juta hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik," katanya.

Hal ini membuat keprihatinan dari para pengusaha umrah dan berusaha melobi Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan ini untuk dihapuskan. "Minggu lalu, kami para pengusaha umrah dan haji khusus yang tergabung dari empat asosiasi umrah dan haji yang bersatu dalam wadah Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) telah menemui Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang Umrah Dr Azis Wazzan di kantornya di Jeddah. 

"Hal ini guna menyampaikan aspirasi calon jamaah Indonesia yang merasa sangat keberatan dengan kebijakan ini. Karena kebijakan ini terus berlanjut, akan banyak dampak terhadap keberangkatan jamaah," ucap Joko yang juga Anggota Dewan Pembina PATUHI.

Pelayanan terhadap jemaah terdampak syarat biometrik umroh

Selain, letak geografis, pelayanan VFS Tasheel yang mulai diberlakukan mulai Senin 17 Desember 2018, dinilai belum siap melayani calon jamaah Indonesia yang setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta jemaah. Bisa dibayangkan, rata-rata per hari kita mengajukan antara 10.000-20.000 visa.  Namun kemarin, di hari pertama pemberlakuan, belum bisa menyetorkan visa karena belum adanya proses rekam biometrik umroh. 

"Kemudian, dihari kedua, kita hanya bisa mengajukan empat saja yang sudah melakukan proses biometrik ke kedutaan. Dan hari ini, hari ketiga, baru bisa diselesaikan prosesnya hanya 110 jamaah. Bisa dibayangkan, dari 10.000 -20.000 menjadi tidak ada, empat, kemudian 110 visa. Karena memang calon jamaah sendiri mengalami kendala," tutur Joko.

Ditambahkan, jika hal ini berlarut, maka tak hanya pelayanan jemaah umrah di Indonesia saja yang terkena imbasnya. "Hal ini juga akan berimbas pada akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi. Minggu lalu, juga sudah kami sampaikan pada pengurus Kadin Kota Mekkah terkait imbas dari kebijakan ini. Mereka pun berharap, hal ini tidak terjadi. Dan mereka akan berupaya melobi dan menjelaskan hal ini kepada pemerintahnya," ujar Joko.***

Bagikan: