Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 18.5 ° C

Imam Nahrawi Minta Maaf Anak Buahnya Terjaring OTT KPK

Wina Setyawatie
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Dalam keterangannya Imam Nahrawi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK. */ANTARA
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Dalam keterangannya Imam Nahrawi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, mengaku kecewa atas kejadian yang menimpa Deputi IV dan beberapa pejabat kedeputiannya, yang Selasa 18 Desember 2018 malam, terjaring Operasi Tangan Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh atlet Indonesia atas peristiwa tersebut. 

Dalam jumpa pers di Kemenpora, Rabu 19 Desember 2018, Imam Nahrawi mengatakan bahwa pihaknya akan terus kooperatif mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Mengingat dalam olahraga ada semangat suportifitas dan menjunjung tinggi kejujuran, sama seperti yang diharapkan oleh KPK. 

Terkait dengan keterikatan dengan beberapa pejabat kementeriannya, Imam Nahrawi mengaku akan menunggu konfirmasi terakhir dari KPK secara lengkap, termasuk masalah pokok terkait dengan OTT tersebut. 

"Kami tidak henti-henti mengingatkan jajaran Kemenpora agar patut secara prosedural pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Bahkan pada saat Rapim, pejabat Kemenpora mulai dari eselon 1 hingga eselon 4, kami minta mendatangani semacam fakta integritas yang disinya semacam kewajiban, kepatuhan kepada peraturan yang berlaku. Termasuk bagaimana anggaran harus dikelola dengan tranparan, akuntabel, dan memiliki dampak luas ke seluruh masyarakat Indonesia," ujar Imam Nahrawi.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto mengatakan bahwa OTT tersebut tidak terkait dengan Asian Games maupun Asian Para Games 2018. Mengingat anggaran untuk panitia penyelenggara dua multievent tersebut sudah dikucurkan sejak awal tahun.

Lalu, OTT tersebut juga tidak berhubungan dengan dana prestasi atlet. Anggaran untuk atlet menurutnya juga sudah dianggarkan sejak awal tahun ini. 

"OTT ini terkait dengan dana hibah untuk KONI. Kasus ini pencairannya baru dua hari yang lalu (Senin 17 Desember 2018). Jadi ini proposal kegiatan baru yang diajukan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)," ucap Gatot. 

PINTU ruangan Asisten Deputi Olahraga Prestasi disegel oleh KPK di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK mengamankan tiga pejabat Kemenpora dan KONI, menyegel tiga ruangan yakni Deputi IV, Asdep Orpres, ruang staf serta mengamankan barang bukti berupa uang Rp300 juta terkait kasus dugaan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI.*/ANTARA

Menurutnya, dana KONI yang berasal dari pemerintah itu terbagi dalam dua rumah. Rumah pertama yakni di olahraga prestasi, dan kedua di tenaga olahraga. Untuk tenaga olahraga alokasinya diperuntukan bagi tenaga dan organisasi keolahragaan, seperti dana untuk operasional KONI.

Sementara, dana dari olahraga prestasi, ungkap Gatot, itu berdasarkan dari even atau karena persiapan untuk pembinaan atlet.

"Kalau hibahnya proses seperti biasa. Entah KONI, KOI, dan Cabor kirim surat ke pak Menteri, nanti ada tindak lanjut atau telaah atau hanya diarsipkan, itu wewenangnya. Kemudian karena urusan KONI, maka turun ke deputi IV. Setelah ditelaah urgensinya apa atau apa yang perlu disampaikan ke pak Menteri, misalnya pernah dulu diberikan bantuan atau lain sebagainya, baru kemudian diputuskan. Jika di-acc maka turun ke Asisten Deputi terkait, kalau memang reasonable atau ada logikanya maka dibantu," katanya.***

 

Bagikan: