Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Sebagian cerah, 26.9 ° C

Penggalangan Dana Kampanye Dipantau PPATK

Muhammad Ashari
Konferensi pers PPATK di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018./Muhammad Ashari/PR
Konferensi pers PPATK di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018./Muhammad Ashari/PR

JAKARTA, (PR).- Mekanisme crowdfunding melalui akun virtual menjadi pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) selama musim Pemilihan Presiden 2019. Crowdfunding melalui akun virtual dipandang bisa menyebabkan praktik yang menyalahgunai ketentuan. 

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, identifikasi oleh lembaga yang dipimpinnya terutama mengidentifikasi crowdfunding melalui akun virtual yang tidak terdaftar dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK). Menurutnya, sistem crowdfunding terus dipantau karena praktiknya menimbulkan kerentanan dalam hal identifikasi pembatasan limit sumbangan. 

"Faktor kerentanan dalam penggunaan virtual account ini berupa sulitnya sistem untuk membatasi limit (sumbangan) sesuai dengan ketentuan mengenai batasan penerimaan sumbangan yang bersumber dari perorangan, badan usaha maupun partai politik," kata dia di kantornya, Selasa 18 Desember 2018. 

Ia menambahkan, tantangan lain dalam penggunaan  layanan crowdfunding adalah mengenai kejelasan sumber dana. Khususnya sumber dana dalam proses identifikasi dan verifikasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan financial technology (fintech). 

PPATK dikatakannya telah merumuskan berbagai rekomendasi dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas, terutama bebas dari tindakan pencucian uang. Adapun rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pihak Regulator, Penegak Hukum, PJK dan Publik. Rekomendasi itu mencakup 5 aspek, yakni penguatan regulasi penanganan perkara tindak pidana pemilu maupun tindak pidana lainnnya, penguatan ketentuan dalam batasan sumbangan dan mekanisme penggunaan pengeluaran dana kampanye melalui RKDK, serta aturan teknis pengelolaan RKDK bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan berbasis risiko, serta edukasi publik mengenai esensi Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, ia menuturkan, PPATK juga bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan Pemilu dapat berlangsung bebas dari penggunaan uang hasil kejahatan dan politik uang. "PPATK dan Bawaslu telah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman Dalam Rangka Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Yang Bebas Dari Politik Uang," katanya.

Adapun kegiatan bersama PPATK dengan Bawaslu meliputi riset analisis strategis mengenai risiko dana kampanye dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Menurutnya, riset ini bertujuan mengidentifikasi tingkat ancaman dan risiko dana kampanye digunakan sebagai sarana pencucian uang. Selain itu, hasil ristenya juga memberikan pedoman kepada penyedia jasa keuangan dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pelanggaran pemilu (administrasi dan pidana) atau indikasi tindak pidana.

Kegiatan lainnya adalah pertukaran informasi mengenai data calon dan informasi mengenai RKDK dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan memperhatikan kepada RKDK untuk melihat adanya penyalahgunaan dana melalui akun virtual. Menurutnya, UU Pemilu memfokuskan kepada RKDK. Bila ada dana dan barang atau jasa yang digunakan kampanye, namun tidak sesuai dengan RKDK maka disitu bisa dikategorikan ada penyalahgunaan dana kampanye. 

Begitu juga dengan pemanfaatan akun virtual di luar dana yang direncanakan RKDK, katanya, akan berpotensi melanggar aturan mengenai dana kampanye bila pemakainya tidak bisa menjelaskan pemegang akun virtualnya. 

"Misalnya, menyewa penyanyi dalam kampanye Peserta pemilu harus mampu menjelaskan siapa yang membiayai kegiatan. Kalau (biayanya) dari akun virtual, harus ditanya siapa dibaliknya. kalau tidak bisa memberikan pertanggungjawabannya, maka di situ diduga ada pelanggaran dana kampanye," tuturnya.

Transaksi politik Rp 1,3 triliun

Becermin kepada Pilkada serentak selama 2017 sampai kuartal III 2018, menurutnya, melibatkan transaksi keuangan yang besar. Hasil pemantauan PPATK menunjukkan, terdapat 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp 1,3 Triliun. 

Disamping itu, PPATK dikatakannya telah mengidentifikasi adanya sejumlah 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon maupun keluarganya serta partai politik dan pihak penyelenggara Pemilu dengan jumlah nominal sebesar Rp 47,2 miliar.

Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, para kontestan yang mengikuti pemilu merupakan bagian dari kategori Politically Exposed Person (PEP). Kategori tersebut diartikan orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan. "Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, PEP termasuk dalam pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang," tuturnya.***

Bagikan: