Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.3 ° C

Jokowi Targetkan Pendapatan Negara 2019 Rp 2.165,1 triliun

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan jangan sampai terjadi penyelewengan.*
PRESIDEN Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan jangan sampai terjadi penyelewengan.*

JAKARTA, (PR).- Pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah secara resmi telah menerima anggaran untuk tahun 2019, Selasa, 11 Desember 20 Desember 2018. Untuk anggaran negara 2019, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.461,1 triliun sedangkan pendapatannya ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Penyerahan anggaran secara simbolis dilaksanakan di Istana Negara. Di sana, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada 12 pimpinan kementerian/lembaga serta 34 gubernur/wakil gubernur.

Saat itu, Jokowi menekankan supaya pimpinan K/L dan kepala daerah menghindari praktik korupsi anggaran negara. Anggaran perlu dialokasikan dengan tepat sasaran, berorientasi kepada hasil dan terasa langsung oleh masyarakat.

"Jangan ada yang bermain dengan korupsi, pemborosan, mark up atau hal-hal menyimpang lainnya," kata dia. 

Jokowi menambahkan, K/L serta pemerintah daerah terkait perlu mengoptimalkan pengawas internal dalam mengelola anggaran negara. Pengawas internal harus bisa memastikan APBN 2019 dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 

Ia menambahkan, alokasi anggaran harus fokus untuk program utama yang menjadi prioritas. Menurut dia, semangat dari kebijakan fiskal pada 2019 adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia.

"Perlu kembali ditegaskan, harus fokus belanja APBN. Anggaran itu jangan sampai menguap begitu saja tanpa hasil. Jangan habis untuk rutinitas, birokrasi, operasional, tapi lupa pemanfaatan untuk masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, keseluruhan belanja pemerintah pada 2019 sebesar Rp 2,461,1 triliun itu dibagi menjadi belanja K/L sebesar Rp 855,4 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 778,9 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 826,8 triliun. 

Anggaran belanja ini juga dialokasikan untuk beberapa kegiatan. Untuk pembangunan SDM, misalnya, dianggarkan Rp 492,5 triliun untuk biaya pendidikan dan Rp 123,1 triliun untuk biaya kesehatan. Adapun untuk penyelesaian infrastruktur, dianggarkan sebesar Rp 415 triliun. Sementara anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 385,2 triliun.   

Adapun untuk pendapatan, sebagian besarnya ditopang dari penerimaan perpajakan. Ditargetkan penerimaan dari sektor pajak sebesar RP 1.786,4 triliun pada 2019. Sementara sisanya ditargetkan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 378,3 miliar. 

Fokus belanja pemerintah tahun 2019



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pada tahun 2019 akan difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan strategis dalam APBN 2019. Beberapa di antaranya, seperti penurunan stunting dengan intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.

Kemudian juga akan dicoba pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam. Selain itu, pemerintah juga dikatakannya akan mengalokasikan DAU tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang ditujukan kepada 8.212 kelurahan.

Sri Mulyani menyoroti tingkat serapan anggaran K/L yang perlu ditingkatkan. Menurut dia, semua fokus belanja dari sisi belanja untuk gaji, belanja barang serta belanja barang, selama ini tidak bisa terserap sampai 100 persen.

"Jadi ini kinerja yang perlu terus ditingkatkan, meskipun dalam tahun-tahun terakhir terjadi perbaikan dalam angka penyerapan," katanya. 

Ia kemudian mengharapkan K/L bisa fokus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola dan akuntabilitas dalam belanja anggaran. Selain itu, K/L ditekankannya supaya mengalokasikan anggaran belanja dengan efektif dimana anggaran dialokasikan sesuai dengan program prioritas.***

Bagikan: