Pikiran Rakyat
USD Jual 14.370,00 Beli 14.070,00 | Berawan, 22.5 ° C

Kemendagri Laporkan Indikasi Penjualan Blangko E-KTP di Tokopedia

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri melaporkan indikasi tindakan pidana penjualan blangko ktp elektronik di situs jual beli daring Tokopedia. Kemendagri melaporkan temuan itu ke Polda Metro Jaya.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, awalnya mendapatkan informasi tentang jual beli blanko ktp elektronik itu pada Senin, 3 Desember 2018. Pihaknya kemudian langsung menelusuri informasi tersebut. Pihaknya kemudian mengontak Lembaga Percetakan Negara dan Tokopedia, Selasa, 4 Desember 2018.

“Hari Rabu, kami rapat dengan Tokopedia untuk mendapatkan data pelaku. Data awal kami dapatkan dan langsung kami cek ke data base penduduk,” tuturnya, Kamis, 6 Desember 2018.

Ia mengatakan, dari proses pengecekan Kemendagri, penjual blanko ektp itu diketahui bernama Nur Ishadi Nata, warga Bandar Lampung. Zudan pun sempat berkomunikasi dengan Nur Ishadi terkait jual beli blanko ektp.

“Yang bersangkutan sudah mengakui menjual 10 keping blanko yang diambil dari ruangan ayahnya. Ayahnya dulu adalah Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang,” ujarnya.

Zudan mengatakan, saat ini sudah menugaskan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Ketua Forum Dukcapil Provinsi Lampung ke rumah penjual tersebut mendalami motif dan modusnya. Kemudian untuk Tokopedia, katanya, telah diperintahkan untuk menurunkan penawaran blanko ektp tersebut.

“Dari tokopedia baru saja memberitahu bahwa take down sudah dilakukan tanggal 29 November 2018. Sebelum rapat dengan kami sudah di take down,” tuturnya.

Ia menyatakan, penemuan penjual blanko ektp itu bukan karena adanya sistem yang jebol dari Disdukcapil. Menurut dia, setiap blangko ektp memiliki nomor identitas chip yang khas dan membedakan satu dengan yang lainnya. Nomor tersebut tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko ekpt.

“Hal ini yang memberikan petunjuk asal blangko ektp yang diperjualbelikan tersebut, dimana posisinya saat ini dan kemana blangko ektp tersebut didistribusikan, serta oknum yang melepaskannya ke pasar,” tuturnya.

Hal itu juga, katanya, yang membuat pengungkapan identitas pelaku menjadi mudah karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa. Disamping itu, dengan adanya registrasi kartu prabayar yang mengaitkannya dengan data kependudukan dianggapnya memberikan kemudahan dalam pelacakan pelaku.

“Kami meminta kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko ektp untuk menghentikan praktek-praktek yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kondusivitas dan stabilitas negara,” katanya.

Usut tuntas

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, penemuan jual beli blanko ektp itu harus diusut dan dituntaskan. Pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran dan jual beli blangko ektp juga harus segera menarik seluruh blangko KTP-El yang masih beredar di pasaran. 

Ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu memperketat seleksi peraturan jual beli barang dan jasa secara online. Hal itu untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Saya mendorong Kemenkominfo dan Kemendagri untuk menginvestigasi diretasnya sistem pembuatan KTP-El, serta meningkatkan proteksi terhadap cip yang terdapat dalam ektp,” tuturnya.***

Bagikan: