Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya berawan, 17.5 ° C

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Sebut Sejumlah Pencegahan yang Dilakukan Pemerintah

Muhammad Ashari
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) mengamati informasi di stan pameran anti korupsi ketika menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Peringatan Hakordia 2018 yang diselenggarakan oleh KPK mengagendakan sejumlah kegiatan seperti konferensi pemberantasan korupsi, penandatanganan komitmen partai politik peserta pemilu 2019, lelang barang rampasan dan pameran anti korupsi.*
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) mengamati informasi di stan pameran anti korupsi ketika menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Peringatan Hakordia 2018 yang diselenggarakan oleh KPK mengagendakan sejumlah kegiatan seperti konferensi pemberantasan korupsi, penandatanganan komitmen partai politik peserta pemilu 2019, lelang barang rampasan dan pameran anti korupsi.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Rabu, 4 Desember 2018. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindak korupsi saat ini. 

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini sedang pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assignment (MLA) dengan pemerintah Swiss. MLA ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengejar uang hasil korupsi dan pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri.

“Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri,” kata Jokowi.

Selain itu, ia menyebutkan, layanan berbasis elektronik telah dimulai di instansi pemerintah, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning. Sistem pengaduan masyarakat seperti Saber Pungli diklaimnya telah disambut masyarakat kecil karena ada lebih dari 36 ribu aduan yang masuk.

Dari sisi regulasi, telah diterbitkan Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan ini merupakan upaya pemerintah membangun sistem penjagaan secara komprehensif dan sistematis, dengan menempatkan KPK sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, PP ini bagian dari partisipasi masyarakat dengan memberikan penghargaan yang melalui proses verifikasi.

Ia mengatakan, selalu mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem supaya pemerintah bisa bekerja lebih cepat dengan memangkas birokrasi yang panjang, baik di kementerian, lembaga, kabupaten, kota dan provinsi. Menurutnya, regulasi yang mempersit langkah dan membuat jebakan-jebakan kesalahan harus dipangkas. 

“Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi. Selalu Berorientasi pada goal, hasil. Bukan prosedur, tapi orientasi hasil,” katanya. 

Ia menambahkan, upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam pemberantasan korupsi. “Dan harus menjadi agenda yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan KPK,” tuturnya.***

 

Bagikan: