Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Berawan, 20.7 ° C

Pemerintah Hitung Kebutuhan Impor Jagung

Tia Dwitiani Komalasari
BUPATI Ciamis Engkon Komara dan Kepala Balai Besar Peramalan OPT Jatiasih Sarsito Wahono, saat memanen jagung di Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Selasa (14/2). Produksi jagung titilan kering di Ciamis baru mampu memenuhi 30 persen dari total kebutuhan per tahun di wilayah tersebut.*
BUPATI Ciamis Engkon Komara dan Kepala Balai Besar Peramalan OPT Jatiasih Sarsito Wahono, saat memanen jagung di Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Selasa (14/2). Produksi jagung titilan kering di Ciamis baru mampu memenuhi 30 persen dari total kebutuhan per tahun di wilayah tersebut.*

JAKARTA, (PR).- Jumlah kebutuhan jagung yang perlu diimpor dalam waktu dekat tengah dihitung pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Bulog dan Kementrian Pertanian terlibat dalam penghitungan tersebut.

Budi menegaskan, dalam kebijakan impor ini, pihaknya akan mengutamakan negara yang dekat dengan Indonesia, misalnya Malaysia. Faktor kecepatan pengiriman, kata Buwas, menjadi pertimbangan pada pemilihan negara pengekspor.

"Memang selama ini kan Argentina yang sering melakukan impor pada kita. Tapi sekarang kita lihat, ada gak stok jagung dari Malaysia," kata Buwas usai melakukan rapat koordinasi di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa 27 November 2018.

‎Meskipun pemerintah telah memberikan ijin impor jagung 100 ribu ton, namun dia mengatakan realisasinya belum tentu sebanyak itu.

"Jadi gini, supaya efektif dan efisien dalam harga, kita hitung jumlahnya sesuai standar isi kapal. Kita juga menghitung kebutuhan impor Jagung, jangan sampai berbenturan dengan masa panen yang biasanya dilakukan mulai Maret," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa Bulog siap jika nanti ditugaskan untuk menyerap hasil panen jagung petani. Hal itu termasuk kesiapan dalam finansial.

"Tidak masalah (jika diminta menyerap hasil panen raya). Nanti serapannya bisa digunakan untuk cadangan,"ujar dia.

100 ribu ton



Sementara itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan ijin impor jagung sebesar 100 ribu ton, per tangal 16 November 2018. Hal itu merupakan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas di Kementrian Perekonomian. 

Meskipun demikian, Oke mengatakan, eksekusi impor Jagung diserahkan sepenuhnya pada Bulog.

"Kapan impornya silahkan ditanya Bulog, karena Kementrian Perdagangan bukan operatornya," ucap Oke.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, pemerintah harus berhati-hari pada penghitungan kebutuhan pertanian. Menurutnya, ketidakjelasan data pertanian bisa berakibat kepada berbagai implikasi yang keliru, misalnya bisa meningkatkan impor pangan padahal stok yang ada dinilai masih mencukupi.

"Karena datanya tidak jelas, mengakibatkan lonjakan impor pangan, contohnya beras dan jangung," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu 21 November 2018.

Menurut dia, lonjakan impor kedua komoditas tersebut adalah janggal, karena di sisi lain kerap diklaim bahwa Indonesia mengalami surplus beras dan jagung. Untuk itu, ia menekankan pentingnya data komoditas sektor pertanian yang akurat, karena akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan pangan di Tanah Air.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa bila diagnosis yang dilakukan pada awalnya adalah salah, maka ke depannya juga bakal berakibat tidak jelas.

"Seharusnya masalah ini sudah selesai dari dulu," ucapnya.***

 

 

Bagikan: