Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 20.9 ° C

Pembebasan Lahan Kereta Cepat Rampung Bulan Ini

Tommi Andryandy
DIREKTUR PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Muhammad Nasir (kedua dari kanan) didampingi Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Deni Santo (ketiga dari kanan) memberi penjelasan pembayaran ganti rugi Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Metland Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis 8 November 2018. Konsorsium BUMN menargetkan, pembebasan lahan kereta cepat seluas 6,04 juta meter persegi rampung akhir bulan ini.*
DIREKTUR PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Muhammad Nasir (kedua dari kanan) didampingi Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Deni Santo (ketiga dari kanan) memberi penjelasan pembayaran ganti rugi Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Metland Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis 8 November 2018. Konsorsium BUMN menargetkan, pembebasan lahan kereta cepat seluas 6,04 juta meter persegi rampung akhir bulan ini.*

CIKARANG, (PR).- Pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung ditargetkan selesai akhir bulan ini. Sementara itu, pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan.

Direktur PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Muhammad Nasir, mengatakan saat ini sebanyak 80 persen lahan telah dibebaskan, mulai dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Tegalluar Kabupaten Bandung. Pembebasan tanah itu pun memakan biaya hingga Rp 525 miliar.

“Itu sampai hari ini ya (kemarin), dan pastinya terus bertambah. Masih ada sekitar 20 persen lagi lahan yang belum dibebaskan. Dan menurut perhitungan kami, akhir November ini sudah selesai. Itu target realistis,” kata Nasir usai menghadiri pembayaran ganti rugi di Metland Tambun, Cikarang Barat, Kamis 8 November 2018.

Seperti diketahui, PT PSBI merupakan konsorsium dari beberapa BUMN yang ditugaskan untuk membebaskan lahan yang diperlukan untuk mega proyek kereta cepat. Secara keseluruhan, untuk membangun proyek sepanjang 142,3 kilometer itu membutuhkan lahan hingga 6.043.349 meter persegi yang terbagi dalam 6.331 bidang tanah di Jakarta hingga di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat.

Diakui Nasir, pembebasan lahan sebenarnya ditargetkan selesai beberapa bulan lalu. Namun, karena butuh kehati-hatian, maka penyelesaiannya tertunda.

“Ini terjadi di seluruh kota dan kabupaten, karena memang persoalan tanah ini tidak mudah. Diperlukan kehati-hatian, terlebih berkaitan dengan hak masyarakat pemilik tanah,” ucap dia.

Sedangkan terkait pembangunan fisik, kata Nasir, sudah dilakukan sejak Juli lalu dengan memprioritaskan sejumlah titik kritis.

“Titik kritis seperti harus dibangunnya jembatan yang panjang, kemudian harus memindahkan misalnya pipa gas atau juga jaringan listrik, seperti itu. Maka pembangunan di titik prioritas ini sudah dilakukan sejak awal. Beberapa terowongan sudah mulai dibangun, ada juga yang sudah sampai 150 meter,” kata dia.

Lebih lanjut, Nasir mengapresiasi masyarakat serta badan usaha pemilik lahan yang bersedia tanahnya dibebaskan. Menurut dia, kesediaan itu menjadi sangat penting dalam pembangunan bangsa.

“Saya amat sangat terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap pembangunan ini. Tentu semuanya tidak akan terbangun tanda kesediaan masyarakat melepaskan tanahnya,” ucap dia.

Sementara itu, sebanyak 41 masyarakat dan lima perusahaan pemilik lahan menerima pembayaran ganti rugi dengan total mencapai Rp 99.795.197.600. Pembayaran ganti kerugian ini melingkupi bidang tanah yang tersebar di enam desa, yakni Sukaresmi dan Pasir Sari (Kecamatan Cikarang Selatan), Gandamekar (Cikarang Barat), Jatimulya dan Lambangsari (Tambun Selatan) serta  Cibuntu (Cibitung).

Masuki tahap akhir



Seperti halnya Nasir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Deni Santo mengatakan, proses pembebasan lahan di Kabupaten Bekasi telah memasuki tahap akhir. Dari 594 bidang tanah, tinggal 22 bidang milik warga dan 14 bidang milik perusahaan lagi yang belum dibebaskan.

“Jadi sama dengan nasional, kondisinya serupa. Tinggal beberapa saja yang belum, tapi tahapannya berjalan. Yang lainnya sudah masuk validasi jadi tahapannya sudah berjalan,” kata Deni.

Diungkapkan Deni, dibanding daerah lain, Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan pembebasan lahan yang terbilang pelik. Selain jumlah bidang yang terbilang banyak, pembebasan lahan pun melibatkan tiga kawasan industri besar.

“Namun memang tahapannya kami terus lakukan hingga masyarakat pun mengerti dan paham hingga akhirnya tanahnya dapat dibebaskan. Termasuk juga perusahaan dan pihak pengelola kawasan. Hanya saja memang ada beberapa yang masih di cek soal luas wilayahnya. Dengan kondisi yang dinilai lebih pelik, ini menjadi tantangan bagi kami,” ucap dia.***

Bagikan: