Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Sebagian cerah, 20.3 ° C

Pimpinan DPR Restui Pemerintah Geser Peruntukan Dana Desa

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Fokus penggunaan dana desa dari infrastruktur menjadi pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia perlu dibarengi upaya pendampingan pengelolaan dana yang lebih maksimal. Jangan sampai penyaluran dana desa tidak tepat sasaran. 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pada prinsipnya ia mendukung rencana pemerintah dalam penggunaan dana desa yang semula peruntukannya kepada pembangunan infrastruktur, menjadi ke pemberdayaan ekonomi dan SDM di 2019. Hal itu dianggapnya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Ia menambahkan, hendaknya Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah bisa melakukan pendampingan kepada aparatur desa. "Untuk membantu pengelolaan dana desa sehingga potensinya bisa terangkat," katanya, Senin 5 November 2018. 

Bambang mengatakan, hal yang terpenting adalah bahwa penggunaan dana desa itu tepat sasaran dan tidak menabrak peraturan yang ada. Dasar hukum pendampingan untuk pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 

Presiden Joko Widodo pertama kali menyatakan penggeseran alokasi dana desa dari infrastruktur ke pemberdayaan ekonomi serta SDM saat kunjungan kerjanya di Tangerang, Minggu 4 November 2018. Dalam acara sosialisasi dana desa 2019 di Lapangan Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang, Jokowi mengatakan, alokasi dana desa perlu mulai diarahkan ke hal-hal seperti pengembangan posyandu, PAUD, dan upaya-upaya inovasi desa. 

Terkait inovasi, ia mencontohkan, pengembangan potensi-potensi desa yang bisa ditarik menjadi tempat wisata sehingga dampaknya bisa memberikan pendapatan tambahan bagi desa. Presiden pun memberi contoh beberapa desa yang dianggap sukses mengembangkan potensi wisata, yaitu Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah dan Embung Nglanggeran di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Atau bisa juga kaitannya dengan produksi pertanian dan perkebunan sebuah desa. Jokowi menekankan kolaborasi antara aparatur desa dengan pendamping pengelola dana desa.

Salah satu contoh misalnya dalam menentukan produksi pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal itu bertujuan agar produksi pertanian atau perkebunan dari suatu desa bisa terserap di pasar. 

Ia mempersilakan adanya kerjasama dengan pabrik atau industri sehingga produksi di desa bisa terserap. "Hati-hati (merencanakan) pasarnya. Bisa untung atau tidak. Ini menjadi tugas pendamping desa (untuk bisa menyambungkan antara desa dengan industri)," tutur Jokowi.

Selama empat tahun terakhir, sudah Rp 187 triliun dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah. Pada tahun 2016, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 60 triliun. Sementara pada tahun 2017, dana desa yang dialokasikan adalah Rp 70 triliun. 

Menurut Jokowi, selama empat tahun pengucuran dana desa itu, persoalan infrastruktur dasar desa dianggap sudah hampir tercukupi. Hal itu menjadi dasar juga untuk menggeser pemanfaatan dana desa ke pemberdayaan ekonomi dan SDM. 

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir itu pula, pengucuran dana desa telah menurunkan angka kemiskinan desa, stunting dan pengangguran terbuka. Angka kemiskinan secara nasional saat ini bisa ditekan sebanyak 1,82 juta orang.

Angka tersebut lebih banyak disumbangkan oleh desa, yakni sebanyak 1,29 juta orang. Sementara penurunan di kota hanya 580 ribu orang.

Untuk stunting, dikatakannya mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 37 persen menjadi 30 persen pada tahun ini.

Selain itu, GDP per kapita di desa naik hampir 50 persen dari 573 ribu per bulan per orang pada tahun lalu, menjadi 804 ribu per bulan per orang pada tahun ini.***

 

Bagikan: