Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian cerah, 19.6 ° C

Kasus Meikarta Bisa Ungkap Aliran Dana Pilgub Jabar?

Muhammad Fikry Mauludy
PEMBANGUNAN gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa 16 Oktober 2018. KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro menjadi tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.*
PEMBANGUNAN gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa 16 Oktober 2018. KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro menjadi tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.*

BANDUNG, (PR).- Kasus dugaan suap perijinan proyek Meikarta disinyalir tidak akan berhenti dalam kaitan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap izin lahan properti itu bisa membuka aliran dana terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

“Kita juga tidak bisa bilang tidak ada (kaitan Pilgub Jabar 2018). Kita harus mengumpulkan bukti-bukti seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan, ‘dan kawan-kawan’. Jadi ‘dan kawan-kawan’ ini perlu waktu karena KPK tidak boleh menyebutkan juga di depannya. Makanya selalu merunut pelan-pelan ke belakang, kroscek lagi, baru kemudian kita bisa membuktikannya," tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam roadshow Bus Edukasi KPK, di Balai Kota Bandung, Selasa 30 Oktober 2018.

Saut tidak ingin berspekulasi terkait aliran dana ke arah operasional Pilgub Jabar 2018. Namun, penyidikan masih banyak membuka kemungkinan.

Apalagi, dalam proses penyidikan telah melibatkan banyak saksi. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Lippo Group.

“Saya belum melihat (keterlibatan pilkada) itu. Tapi nanti penyidik akan melengkapi. Tapi biasanya kita akan mendalami secara bertahap,” kata Saut.

Meski begitu, berdasarkan pengalaman proses pengungkapan kasus rasuah oleh KPK yang melibatkan kepala daerah, beberapa kali menyeret urusan pilkada. Contohnya pun pernah terjadi di Jawa Barat.

“Pernah ada beberapa kali di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada). Apakah ada aliran (suap Meikarta) ke sana (Pilgub Jabar)? Kita dalami dulu,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat agar bersabar menunggu proses pengungkapan kasus suap Meikarta ini. Saut memastikan KPK akan terus bekerja keras membongkar kasus yang sudah menyeret keterlibatan kepala daerah itu.

Dalam menelusuri aliran dana bagi operasional Pilgub Jawa Barat, KPK masih membutuhkan waktu. KPK juga enggan gegabah mengaitkan seseorang dengan sebuah kasus tanpa bukti lengkap.

“Banyak kasus orang disebut, tapi ternyata orang tidak berperan. Oleh karena itu perlu waktu untuk mendalaminya,” ujarnya.

Bus KPK



Bus KPK merupakan inovasi dari KPK yang diluncurkan sejak 2014. Tahun ini, bus tersebut melakukan roadshow ke 11 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kota Bandung merupakan persinggahan terakhir sebelum bus itu kembali ke Jakarta. Di Kota Bandung, bus itu akan tinggal selama dua hari.

Di hari pertama, bus hadir di Plaza Balai Kota Bandung. Selanjutnya, bus akan berangkat ke Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Di Jatinangor, tim KPK akan menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi dengan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Pada sore dan malam hari, bus akan “ngetem” di Alun-alun Bandung agar bisa lebih dekat dengan warga Bandung.

Bus itu dilengkapi berbagai aplikasi yang dimiliki oleh KPK, mulai dari instrumen pelaporan, hingga penjelasan mengenai jenis-jenis korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan birokrasi. Edukasi tersebut disajikan dalam beberapa unit komputer yang dapat diakses oleh pengunjung.

Saut mengungkapkan, bus tersebut merupakan miniatur KPK. Jika disimbolisasikan, KPK itu seperti bus yang melakukan perjalanan panjang untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Selama perjalanan itu, KPK terus mengedukasi masyarakat tentang perilaku koruptif yang harus dijauhi.

“Sepanjang perjalanan mungkin kita ada ban bocor, jalan berliku, dilempari batu, dan berbagai tantangan lain. Tapi kita terus berjalan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Saut.

Selama perjalanan itu pula, KPK singgah untuk berinteraksi dengan warga dan melibatkan berbagai jenjang pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dan kita hadir tidak hanya bus ini pulang kemudian ini selesai, enggak. Ini jalan panjang yang kita harus berputar terus,” katanya.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyambut baik kehadiran Bus KPK di Kota Bandung. Edukasi melalui bus tersebut merupakan sarana pendidikan antikorupsi seperti yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Yana menuturkan, pemberantasan korupsi telah menjadi isu utama sekaligus tantangan besar di negeri ini. Saat ini, ada kemunduran Indeks Perilaku Antikorupsi di Indonesia (IPAK) pada 2018, yakni 3,66 dari skala 0-5.

Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2017, yakni 3,71 dari skala yang sama.

“Kalau kita membaca data ini, maka hal ini merupakan sebuah kemunduran yang harus menjadi keprihatinan kita bersama. Sebab dari IPAK tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif dengan korupsi,” tutur Yana.

Maka, ia mendukung program Bus KPK untuk terus mengedukasi, terutama para pelajar sebagai generasi penerus. Pelajar harus menjadi agen pencegah korupsi.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial menuturkan, Pemkot Bandung telah melakukan serangkaian upaya untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan kerja. Ia akan terus membina para pegawai agar terus menjaga nilai integritas.

“Sebagai pejabat publik, kita harus punya dua hal, yaitu kesadaran yuridis dan kesadaran etis dalam bekerja. Kesadaran yuridis itu adalah kesadaran terhadap hukum. Seseorang harus tahu perbuatan harus sesuai aturan hukum. Sementara kesadaran etis berarti memahami nilai-nilai etika dan moral dalam bekerja. Keduanya harus berjalan secara seimbang,” tutur Oded. ***

 

Bagikan: