Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya berawan, 19 ° C

Meski Ditolak, DPR Keukeuh Ajukan Dana Saksi Sebesar Rp 3,9 Triliun ke APBN

Muhammad Irfan
ANGGOTA DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret. Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 itu diisi pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo berjudul "Kami Pelayan Rakyat".*
ANGGOTA DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret. Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 itu diisi pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo berjudul "Kami Pelayan Rakyat".*

DALAM setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, dana saksi kerap menjadi poin yang sering diperbincangkan. Besarnya anggaran dana saksi yang harus diemban partai politik membuat pos ini tak jarang dikeluhkan.

Apalagi menyambut Pemilu serentak Pileg Pilpres yang akan diselenggarakan di 900.000 TPS se-Indonesia. Lantas ada wacana menyerahkan dana saksi ke APBN.

Namun, hal ini pun menuai kontroversi. Wacana itu awalnya mengemuka dari meja Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menilai, berkaca dari beberapa Pilkada lalu, ada beberapa partai politik yang tidak memiliki anggaran cukup untuk menyewa saksi. Dia berdalih, untuk memfasilitasi partai-partai ini alangkah lebih baik jika bebannya diserahkan ke negara.

"Sehingga semua partai politik mewakilkan saksinya. Mau partai besar atau kecil semua ada saksinya. Usulan ini juga mengurangi tindakan menghalalkan segala cara dalam memenuhi biaya saksi," kata Amali.

Tetapi wacana ini menjadi polemik karena besarnya anggaran yang diajukan oleh DPR. Tak tanggung-tanggung, Komisi II mengajukan angka Rp 3,9 triliun untuk dana saksi yang akan dibebankan ke APBN 2019 itu.

Kendati demikian, Amali juga meminta publik tak khawatir karena pengelolaan anggaran ini tidak akan dilakukan oleh Parpol, tetapi akan diserahkan ke penyelenggara Pemilu.

"Kita mengusulkan saja. Tidak boleh masuk ke partai politik," kata dia.

Usulan Komisi II ini lantas mendapat dukungan dari 10 partai politik yang ada di DPR. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan misalnya, menilai pelimpahan tanggung jawab dana saksi dari parpol ke APBN akan membuat Pemilu semakin berkualitas.

Mengamini alasan Amali, Zulkifli menilai tingginya dana saksi memang kerap membuat Parpol menghalalkan segala cara untuk memenuhinya.

"Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung. Akhirnya ada yang ketahuan ada yang enggak. Jadi agar pemilu berkualitas, jujur, adil, transparan, dan terbuka saya kira itu harus dibiayai negara. Kan enak," kata Zulkifli.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Baidlowi menilai, biaya saksi membutuhkan ongkos yang besar dalam perhelatan politik. Jika APBN mampu, tentu Pemilu yang adil akan bisa terlaksana dengan baik.

"Tentu saja dana saksi tidak diberikan ke Parpol tapi bisa dititipkan ke Bawaslu dan dibagikan kepada saksi yang hadir di TPS. Sehingga pada pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan kata dia.

Jadi beban



Namun angka Rp 3,9 triliun tentu bukan jumlah yang sedikit. Ketua KPU, Arief Budiman di Jakarta, Minggu 21 Oktober 2018, menyebut mengelola dana saksi sebesar itu akan semakin memberatkan kerja lembaganya. Dia pun akan menolak jika pengelolaan dana ini diserahkan ke lembaganya. 

"KPU terus terang saja kerjaannya sudah banyak. Jadi mohon jangan dibebankan ke KPU," kata Arief.

Dia pun enggan berkomentar mengenai usulan DPR itu. Pasalnya hal itu bukan otoritas KPU.

"Hal penganggaran itu ada di sana. Jadi soal ada atau tidak terserah mereka," ucap dia.

Penolakan yang sama juga muncul dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu RI, Afifuddin, pada Sabtu 20 Oktober 2018, menegaskan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur kewenangan Bawaslu mengelola dana kampanye. Dalam UU itu, Bawaslu hanya berwenang melatih saksi.

"Itu yang akan kami jalankan, bukan mengelola pembiayaan," ucapnya.

Sementara Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil, menilai wacana ini tidak relevan karena berpotensi membuat APBN boros. Di tengah kritik tentang neraca keuangan negara yang minus, akan sulit jika harus membiayai kontestasi politik yang harusnya jadi domain peserta pemilu.

"Ini juga bukan isu krusial karena masih banyak masalah lain yang harus dibenahi. Seperti memastikan warga negara menggunakan hak pilihnya dan bisa mencoblos," ucap dia.

Tetap diperjuangkan



Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sinyal akan menolak wacana ini. Melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dalam UU Pemilu dana saksi tidak dimasukkan. Pemerintah hanya mempersiapkan untuk pelatihan saja.

Menanggapi ini, Anggota Badan Anggaran DPR RI Arwani Thomafi menyebut pihaknya akan tetap memperjuangkan wacana ini. Menurutnya jika ada itikad dari pemerintah maka dana saksi masih bisa masuk APBN 2019 meskipun pengajuannya cukup besar.

"Misalnya enggak ada UU-nya, saya kira jika ada keinginan bersama bisa jadi, kalau ada keinginan untuk dibicarakan ya kita siap untuk bicara. Jangan sampai kita bicarakan, tapi posisi pemerintah dari awal sudah menolak," ujar Arwani.***

Bagikan: