Pikiran Rakyat
USD Jual 14.373,00 Beli 14.073,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Sebar Video Oknum Polisi Calo Tiket Asian Games 2018, Penahanan Presenter Augie Fantinus Tuai Sorotan

Bambang Arifianto

JAKARTA (PR).- Polisi menahan Presenter Augie Fantinus di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik dan propaganda kebencian. Upaya paksa polisi tersebut menuai sorotan karena tak mengindahkan persyaratannya.‎

Augie ditahan sejak Jumat, 13 Oktober 2018. Menurut kepolisian, penahanan itu didasarkan pada alasan ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Penahanan dimaksudkan agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat, jangan mudah menyebarkan kabar yang tidak benar.

Kasus tersebut bermula dari unggahan Augie di akun instagram miliknya yang menuduh oknum anggota kepolisian menjual tiket pertandingan di Asian Para Games. Akibat tindakannya, Augie dituding telah melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.‎

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan penahanan tersebut. Penahanan berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tunduk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP yang syaratnya adalah kumulatif bukan syarat alternative.

"ICJR mengingatkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bukanlah hal yang wajib dilakukan, dan apabila penahanan tersebut dilakukan maka wajib memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP," kata Direktur Eksekutif ICJR Anggaran dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 14 Oktober 2018.

Syarat-syarat tersebut berupa penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan a‎danya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Keadaan mengkhawatirkan tersebut berupa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu, penahanan ‎dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.

ICJR mengingatkan, praktik penahanan di Indonesia seringkali menjadi hal yang wajib dan tidak mengindahkan syarat ‎adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. "‎Syarat adanya keadaan ini adalah syarat yang wajib dielaborasi oleh setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan," ujar Anggara.

Namun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICJR pada 2012, t‎indakan penahanan seolah dianggap normal dilakukan para pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.

‎Situasi itu berkontribusi besar terhadap situasi overcrowded (kepadatan)‎ di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia. "I‎CJR menyerukan agar praktik penahanan ini harus benar – benar diperhatikan dengan lebih hati – hati dan mendorong agar dilakukan reformasi terhadap tindakan penahanan," ucap Anggara.

ICJR mencatat, besarnya penggunaan kewenangan penahanan pada tahapan pra-persidangan diakibatkan salah satunya karena kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terlampau besar dan minim kontrol dalam KUHAP‎

Besarnya kewenangan besar penyidik berbanding terbalik dengan regulasi dan mekanisme kontrol, filter dan komplain. Masalah tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang besar, setiap kewenangan besar yang tanpa kontrol akan mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan dan tingginya angka penahanan yang berakibat pada banyaknya jumlah penghuni dalam Rutan atau Lapas.

I‎CJR juga meminta agar pemerintah serius untuk merombak total sistem penahanan dan memastikan sistem penahanan meliputi perbaikan dasar dan mekanisme kontrol, filter dan komplain terhadap upaya penahanan.***

Bagikan: