Pikiran Rakyat
USD Jual 14.325,00 Beli 14.025,00 | Umumnya berawan, 24.1 ° C

Mitigasi Bencana di Sektor Infrastruktur Kebutuhan Mendesak

Toilet, satu-satunya bagian salah satu rumah yang tersisa di Palu, Sulawesi Tengah, setelah terdampak gempa-tsunami beberapa waktu lalu.
Toilet, satu-satunya bagian salah satu rumah yang tersisa di Palu, Sulawesi Tengah, setelah terdampak gempa-tsunami beberapa waktu lalu.

JAKARTA, (PR).- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya sektor infrastruktur dalam melakukan mitigasi bencana. Ia pun menambahkan aspek teknis dan finansial terkait hal tersebut mesti diperhatikan.

Menteri PUPR dalam pernyataan tertulis yang diterima Kantor Berita Antara di Jakarta, Kamis 11 Oktober 2018, menyatakan bahwa sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana tidak hanya bergantung kepada APBN.

"Selama ini pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan," kata Basuki.

Menteri PUPR menekankan sangat penting meningkatkan investasi dan pendanaan dalam rangka mengurangi resiko bencana. Apalagi, lanjut dia, hal itu juga sesuai dengan kesepakatan internasional seperti "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction".

"90 persen bantuan internasional bertujuan untuk penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sementara dana untuk mencegah dan mempersiapkan apabila terjadi bencana masih kecil, hanya 10 persen," ujarnya.

Menurut dia, mitigasi bencana air seperti banjir dan kekeringan dilakukan melalui pembangunan bendungan serta normalisasi sungai, serta pengaman pantai yang semua itu sedang digalakkan pemerintah. Oleh karena itu, lanjutnya, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut jangan dilihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi masa depan.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengingatkan pentingnya skema perlindungan asset ketika Indonesia mengalami bencana alam tanpa menambah beban APBN dan bantuan luar negeri.

"Selama ini aset negara dibuat tanpa perlindungan risiko fiskal," ujar Kalla saat memberikan sambutan dalam High-Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu 10 Oktober 2018.

Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami karena terletak di kawasan "cincin api". Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana besar dari APBN atau menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemulihan bencana alam.

"Ini masalah yang kita hadapi, karena apabila semua rehabilitasi negara dibiayai oleh APBN, maka negara kesulitan segala-galanya," katanya.

Sementara itu, pada Selasa 9 Oktober 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur membutuhkan stabilitas ekonomi makro untuk memberikan kepastian terhadap investor swasta.

"Kami tidak bisa membuat paradigma baru tanpa stabilitas ekonomi makro. Untuk itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan," kata Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci dalam acara "Indonesia Investment Forum" di Nusa Dua, Bali.

Sri Mulyani mengatakan perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur sangat penting karena dalam kondisi saat ini tidak mungkin mengandalkan cara-cara tradisional melalui pendanaan dari sisi fiskal, karena APBN yang terbatas. (Fani Ferdiansyah)***

Bagikan: