Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 22.6 ° C

Tinggi Kandungan impor dan Tak Mendesak, Akankah Proyek Kereta Cepat Ditunda?

Tia Dwitiani Komalasari
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*

JAKARTA, (PR).- Rencana penundaan Proyek Strategis Nasional yang akan dilakukan memiliki resiko menambah beban "biaya ‎perpanjangan" setidaknya tujuh sampai sepuluh persen setiap tahunnya. Pemerintah juga perlu melakukan perhitungan yang tepat dalam menentukan proyek mana saja yang ditunda.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah melakukan evaluasi beberapa proyek strategis nasional akibat adanya pelemahan nilai tukar Rupiah dan melebarnya defisit transaksi berjalan. Beberapa proyek tersebut akan ditunda dua sampai tiga tahun.

Pengamat Infrastruktur dari Universitas Indonesia, Wicaksono Adi, mengatakan idealnya proyek konstruksi atau infrastruktur tidak ‎boleh ditunda setelah diputuskan. Sebab hal itu akan menambah biaya perpanjangan proyek baik langsung maupun tidak langsung.

"Biaya langsung misalnya inflasi material yang tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 7-10 persen per tahun. Jika ditunda dua tau tiga tahun berarti dikali dua atau tiga. Belum lagi dampak tidak langsung yang tidak otomatis muncul terjadi, seperti biaya sosial atau penambahan upah tenaga kerja," ujar dia di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Namun jika melihat perspektif anggaran pemerintah saat ini, penundaan merupakan pilihan yang diperlukan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang diperparah dengan‎ pelemahan Rupiah. Namun pemerintah harus matang memperhitungkan proyek mana saja yang bisa ditunda dan tidak.

Menurut Wicak, sampai saat ini pemerintah masih bias dalam menentukan prioritas pembangunan. Saat ini ada dua yang paling menonjol yaitu logistik dan pariwisata.

"Jika pemerintah akan genjot logistik, ‎maka otomatis infrastruktur pelabuhan, jalan, dna jalan tol yang jadi prioritas untuk dituntaskan. Jika prioritas pariwisata, maka yang ditonjolkan adalah bandara dan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata," ujar dia.

‎Jika melihat kondisi Jawa Barat, menurut Wicak, ‎infrastruktur penunjang logistik yang harus diprioritaskan. Sebab Provinsi Jawa Barat sudah lazim diketahui sebagai pusat kawasan industri.

"Di sini ada kawasan industri Jababeka, Karawang, Purwakarta, Subang, dan juga basis industri di Bandung serta Tasikmalaya. Mau tidak mau infrastruktur penunjang logistk harus menjadi prioritas," ujar dia.

Sementara untuk tempat pariwisata di Jawa Barat relatif bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Sebab Jawa Barat masih dekat dengan ibukota Jakarta.

Selain logistik, infrastruktur penunjang pertanian juga perlu menjadi prioritas. Hal itu mengingat Jawa Barat merupakan pusat pertanian di Indonesia. "Infrastruktur seperti irigasi dan bendungan seperti Jatiluhur serta Jatigede tidak bisa diabaikan," ujar dia.

Komponen impor



Sementara kereta cepat Jakarta -Bandung sebenarnya tidak terlalu membebani APBN karena skema pembiayaanya melalui swasta. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa komponen impor kereta cepat sangat tinggi yaitu sekitar 60 persen. Hal itu tentunya dapat memperbesar kebutuhan impor Indonesia.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, mengatakan ada proyek yang ditunda sebaiknya yang memiliki tiga kriteria yaitu yang sudah memiliki alternatif solusi, banyak menggunakan bahan baku impor, serta menimbulkan hutang cukup besar.

Menurut Ina,‎ proyek kereta api cepat sebenarnya lebih bersifat mercusuar namun tidak darurat. Pengunaan kereta cepat masih bsia digantikan dengan transportasi konvensional yang sudha ada saat ini.

"Itu kan hanya mempercepat waktu tempuh saja, sementara sekarang sudah ada sarananya,"ujar dia.

Menurut Ina, pemerintah perlu memprioritaskan infrastruktur yang darurat dibutuhkan masyarakat dan industri. Misalnya pelabuhan Patimban yang dibutuhkan oleh industri karena pelabuhan Tanjung Priuk sudah penuh.

"Namun sebenarnya untuk industri di Jawa Barat masih bisa menggunakan pelabuhan Cirebon," ujar dia.

Secara umum, menurut Ina, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur swasta dibandingkan sektor lainnya.‎ Sebab sektor ini banyak mendatangkan devisa yang dibutuhkan dalam situasi pelemahan Rupiah.

Ina juga meminta agar pemerintah tidak terlalu memunda proyek pembangunan listrik. Sebab sat ini kebutuhan listrik untuk industri masih belum mumpuni. Padahal pertumbuhan industri perlu didukung untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya siang produk.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu berupaya untuk mensubtitusi bahan baku impor dalam memperbaiki defisit perdagangan. Hal itu dilakukan untuk memajukan industri dalam negeri.‎***

Bagikan: