Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 25.3 ° C

Penghadangan Deklarasi 2019 Ganti Presiden Dinilai Bentuk Kepanikan Petahana

Ari Nursanti

BANDUNG, (PR).- Penghadangan terhadap aksi deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden dinilai sebagai bentuk kepanikan dari pihak petahana yang takut kehilangan dukungannya. Aparat diminta untuk tidak memihak dan tidak menola gerakan yang berisfat demokratis.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia menyayangkan langkah aparat yang menghadang Neno Warisman karena akan melakukan deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru, Riau pada Sabtu 25 Agustus 2018 lalu. 

Kala itu, Neno Warisman mendapat penghadangan dari ratusan orang dan aparat di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau. Karena alasan keamanan, aparat meminta Neno untuk kembali pulang ke Jakarta. Pasalnya, massa yang menolak kedatangan Neno sudah beriskap anarkis.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, penghadangan tersebut merupakan bentuk kepanikan dari pihak petahana yang takut kehilangan dukungan. "Ada struktur kekuasaan yang sedang berkuasa merasa terancam," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 27 Agustus 2018.

Fahri menilai, insiden yang dialami Neno lebih parah ketimbang kasus yang sudah terjadi di rezim diktator. Pasalnya, penghadangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap negara. "Pola tindakan yang muncul nampak bahwa tempat yang digunakan untuk menghadang adalah fasilitas vital, yang tidak mungkin sembarangan orang bisa masuk. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang punya akses kepada negara," katanya. 

Fahri pun meminta semua aparat untuk tidak memihak karena tidak memiliki kewenangan. Apalagi menampakan minatnya untuk menolak gerakan-gerakan yang sifatnya demokratis. "Kejadian ini bisa merusak demokrasi kita, tentu tidak boleh dibiarkan," ujarnya.***

 

Bagikan: