Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Sedikit awan, 20.9 ° C

Deklarasi 2019 Ganti Presiden Dianggap Sebagai Tindakan Makar

Ari Nursanti

BANDUNG, (PR).- Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden dianggap sebagai aksi makar. Aksi ini dilakukan oknum-oknum yang berpeadaban rendah. Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin.

"Saya tegaskan lagi, 2019 Ganti Presiden itu aksi makar karena secara defacto dan dejure, Presiden RI saat ini adalah Joko Widodo," ungkap Ali saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 27 Agustus 2018. Ia menjelaskan, ketika mereka menggunakan #2019GantiPresiden, artinya mulai tanggal 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB Presiden Indonesia harus diganti. Padahal, Undang-Undang hanya mengatur mengenai Pemilihan Presiden, bukan pergantian presiden.

"Kalau kita menggunakan cara pemaksaan kehendak, narasi dan diksi yang bertentangan dengan moral di Tanah Air, maka akan menimbulkan kepanikan publik untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam Pemilu. Pemilu itu pesta demokrasi, bukan perang ubud, bukan perang badar, bukan juga perlawanan antar agama," kata Ali memaparkan.

Menurut dia, para elit politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada publik. Tujuannya agar rakyat Indonesia bisa saling menghormati dan menghargai meski berbeda dalam pilihan. "Gerakan Ganti Presiden itu inkonstitusional," ujarnya mengimbuhkan.

Gerakan 2019 Ganti Presiden kembali mencuat setelah dua aktivis gerakan tersebut mendapat hadangan saat akan menghadiri deklarasi. Neno Warisman dilarang hadir pada acara deklarasi di Pekanbaru, Riau. Sedangkan Ahmad Dhani dihadang di Surabaya, Jawa Timur.***

Bagikan: