Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

KPU Tetap Tolak Napi Koruptor Nyaleg

Muhammad Irfan

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum tak akan mengubah sikapnya mengenai mantan narapidan korupsi yang mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Hal ini dikatakan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggai dikabulkannya gugatan tiga caleg eks koruptor oleh Bawaslu di Putusan Panwaslih Aceh, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Wahyu, ketiganya sudah dinyatakan tidak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) di Pileg 2019. Putusan Bawaslu itu pun tak akan memengaruhi ketiadaan nama mereka di DCS nanti.

“Sikap KPU tetap sama. KPU berpandangan bahwa PKPU Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD dan PKPU nomer 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota masih berlaku dan sah,” kata Wahyu di Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut dia, tetapnya sikap KPU karena pihaknya berpandangan uji materi bisa diterima jika diputuskan oleh MA. Sementara putusan yang mengabulkan tiga bacaleg ini hanya dari Bawaslu. Dia pun menyayangkan sikap Bawaslu yang tidak patuh pada Peraturan KPU yang sudah sah dan berlaku. 

“Selain membahayakan pemilu, ada potensi bagi para mantan narapidana kasus korupsi untuk lolos sebagai caleg. Mestinya peraturan KPU yang sudah sah dan diundangkan mengikat semua pihak. Semua pihak itu penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu," ucap dia.

Lagi pula, KPU sudah tidak dalam posisi memperdebatkan substansi peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPD dan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD yang mengatur tentang tidak bolehnya napi eks-koruptor menjadi caleg. Apalagi peraturan KPU tersebut sudah sah berlaku dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Peraturan KPU itu menjadi standar kerja bagi KPU yang mengikat semua pihak, semua pihak itu termasuk penyelenggara Pemilu maupun peserta pemilu dan satu-satunya pihak atau lembaga yang  memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan KPU adalah Mahkamah Agung melalui proses pengujian,” ucapnya.

Hukum positif



Dia menambahkan, semestinya diskursus tentang larangan mantan napi korupsi, mantan napi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan napi bandar narkoba mestinya sudah selesai. “Manakala norma tersebut sudah dicantumkan dalam peraturan KPU yang merupakan hukum positif,” ucap dia.

“Kalau ini kemudian membesar menjadi bola salju, maka keanehan dalam proses pemilu manakala peraturan KPU diabaikan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri menjadi kenyataan,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bawaslu di tiga daerah telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tiga mantan koruptor di masing-masing daerah tersebut. Ketiga mantan napi tersebut adalah bacaleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, Bacaleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh dan Bacaleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok.

Dengan putusan Bawaslu dan Panwaslu, tiga mantan koruptor yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU, akhirnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai bakal caleg DPD dan DPRD kabupaten setempat. Namun, KPU belum menjalankan putusan Bawaslu dan Panwaslu sehingga tiga mantan koruptor ini belum bisa masuk DCS.

Abdullah Puteh diketahui pernah menjadi tersangka kasus korupsi pembelian dua helikopter senilai Rp 12,5 miliar pada 2004 lalu. Joni Kornelius Tondok pernah melakukan korupsi saat menjadi anggota DPRD Tanpa Toraja pada 2002 lalu. Sementara itu, Syahrial Damopolii, sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara dan menjadi tersangka korupsi Manado Beach Hotel pada 2012 lalu.***

Bagikan: