Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 24.5 ° C

Masyarakat Harus Turut Awasi Inpres Penanganan Gempa Lombok

Muhammad Ashari
Warga menunjukkan foto korban yang diduga masih tertimbun bangunan yang runtuh akibat gempa bumi saat proses pencarian di Pemenang, Lombok Utara, NTB, Rabu, 8 Agustus 2018. Hingga hari ketiga pasca gempa bumi tercatat sedikitnya 105 korban meninggal dunia dan kemungkinan masih akan bertambah.*
Warga menunjukkan foto korban yang diduga masih tertimbun bangunan yang runtuh akibat gempa bumi saat proses pencarian di Pemenang, Lombok Utara, NTB, Rabu, 8 Agustus 2018. Hingga hari ketiga pasca gempa bumi tercatat sedikitnya 105 korban meninggal dunia dan kemungkinan masih akan bertambah.*

JAKARTA, (PR).- Masyarakat perlu turut mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden terkait penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Inpres itu diharapkan menjadi payung hukum terkait penanganan segala dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa gempa beruntun di Lombok dan sekitarnya. 

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan, adanya inpres ini akan membuat tanggung jawab berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Boleh jadi, katanya, penanganannya akan “dinakodai” oleh Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat. Dengan demikian, tidak perlu lagi perbincangan penetapan status gempa tersebut, karena sudah jelas landasan hukum penanganannya dalam bentuk Inpres. 

Dengan Inpres ini, ia menambahkan, segala kemampuan nasional sudah bisa dikerahkan membantu saudara-saudari kita di Lombok dan sekitarnya agar secepat mungkin pulih dari semua dampak akibat gempa dari aspek infrastruktur maupun aspek lainnya seperti sosial dan psykologi.

“Namun, saya menyarankan, agar masyarakat melalui berbagai media yang ada tetap melakukan pengawalan setiap tahap proses penangan akibat gempa tersebut,” tuturnya, Jumat, 24 Agustus 2018.

Selain itu, ia mengatakan, Inpres tersebut bisa menjadi landasan hukum mengalokasikan dana APBN dalam rangka menangani berbagai dampak akibat gempa secara optimal.

“Jadi, setiap warga negara di Lombok dan sekitarnya yang mengalami dampak gempa, sekecil apapun, harus tertangani dengan baik dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, melalui Inpres ini, negara hadir membawa solusi,” tuturnya.

Dengan penanganan serius, tuntas dan menyeluruh di bawah koordinasi pemerintah pusat yang berbasis pada Inpres tersebut, ia menilai, berbagai persoalan akibat gempa dapat teratasi dengan baik dan lebih cepat.

“Dinamika sosial disana dapat segera pulih seperti sedia kala. Roda ekonomi bisa berjalan, setidaknya 95% dari sebelumnya, paling lambat empat bulan ke depan, Desember tahun ini,” tuturnya.

Kebersamaan



Di sisi lain, ujar Emrus, Inpres ini sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebersamaan dalam persatuan mengatasi dampak gempa saat ini. Termasuk kemungkinan bencana lain yang bisa terjadi ke depan di tempat lain di Indonesia. Karena itu, keluarnya Inpres ini sebagai suatu tradisi baru yang perlu kita apresiasi.

“Ke depan, misalnya, negeri ini bisa saja mengeluarkan Inpres lain ketika kelak terjadi gempa, mudah-mudahan tidak terjadi, di tempat lain di Indonesia, tanpa perlu melibatkan pihak luar negeri. Ini menunjukkan bangsa kita mampu berdiri di “kaki sendiri”. Sebab, menurut saya, bantuan luar negeri ke negara lain,  itu tetap “tidak gratis”,” ujarnya.

Kemandirian penanganan akibat gempa dengan dikeluarkannya Inpres, dikatakannya, sangat berdampak positif bagi negeri ini. Pengelolaan pariwisata di Lombok dan sekitarnya, misalnya, dengan Inpres ini dipastikan tidak terjadi travel ban (larangan kunjungan) ke Lombok. Dengan demikian tidak terjadi trauma bagi pelaku  industri pariwisata. Kemudian, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur fasilitas pariwisata di semua destinasi wisata di Lombok. Juga dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan industri pariwisata lebih cepat. “Bisa jadi di Lombok, fasilitas umum bidang pariwisata akan lebih baik ke depan,” tuturnya.***

Bagikan: