Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Cerah, 28.6 ° C

KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Saksi Kasus Korupsi APBN-P 2018

Windiyati Retno Sumardiyani
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (kiri) dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.*
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (kiri) dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.*

TASIKMALAYA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Selasa,14 Agustus 2018.  Budi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian Keuangan Yaya Purnomo terkait dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Sebelum memeriksa Budi,  Rabu, 7 Agustus 2018 kemarin, KPK terlebih dahulu memeriksa empat pegawai negeri sipil Kota Tasikmalaya. Empat PNS Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diperiksa di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tasikmalaya Cecep Zaenal Kholis, Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana, Sekretaris Wali Kota Galuh Wijaya, dan Ajudan Wali Kota Pepi Nurcahyadi.

Selain Budi, KPK juga memeriksa Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas dan anggota Komisi XI DPR Irgan Chairul Mahfiz.  Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan juga turut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap anggaran APBN-P oleh Yaya Purnomo.

Dari informasi yang dihimpun “PR”, Budi datang ke KPK sekitar pukul 14.00. Dia datang bersama Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sedang menggali lebih jauh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemeriksaan para saksi.  Menurut Febri, pembahasan usulan dana perimbangan pada dasarnya melibatkan proses interaksi antara instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah.

“Kita dalami proses penganggaran di DPR dan bagaimana hubungan kepentingan pihak intansi pusat dan daerah, serta sejauh mana pengetahuan mereka. Apakah ada aliran dana terkait proses penganggaran itu,” ujar Febri.

Pernah menitipkan proposal



Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengakui jika ia memang mengenal Yaya Purnama dan menitipkan proposal pengajuan bantuan APBN-P 2018 kepada Yaya Purnama.  Namun, Budi menyebutkan, proposal  permohonan bantuan anggaran infrastruktur sebesar Rp 20 miliar dari Kota Tasikmalaya hanya sebatas usulan.

Budi memastikan, sebenarnya Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukan prosedur resmi pengajuan bantuan melalui Bappenas.  Keempat PNS tersebut diperiksa, karena  ada kaitannya dengan anggaran infrastruktur Dana Alokasi Khusus 2018 yang cukup besar untuk pembangunan rumah sakit.

“Dari kasus Sumedang itu mungkin ditelusuri, apakah proposal yang dari Kota Tasikmalaya itu sama dengan Sumedang. Kami normatif saja. Kalau ada temuan uang di ruangan YP, Insyaallah itu bukan dari Tasikmalaya, realisasi bantuannya juga belum ada,” ujar Budi.

Menurut Budi, pengajuan proposal bantuan APBN-P 2018 ke Yaya Purnomo adalah bentuk ikhtiar dari Kota Tasikmalaya. Budi menyebutkan, setiap ada kunjungan kementerian dan presiden, Pemerintah Kota Tasikmalaya selalu mengusulkan bantuan dan menitipkan proposal. Budi mencontohlan, usulan bantuan proposal untuk perpanjangan lintasan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya. Budi menyebutkan, pada saat kunjungan Presiden  Joko Widodo, Pemkot berinisiatif mengajukan proposal bantuan langsung kepada presiden. Proposal itu disampaikan melalui Kementerian Perhubungan.

“Kami selalu berupaya, walaupun secara resmi proposal sudah masuk melalui Bappenas , tetapi kan kami perlu penguatan jadi kita ada tembusan ke kementerian. Untuk meyakinkan saja,” kata Budi.

Menurut Budi, sejauh ini Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya menyebarkan proposal ke Kemenkeu saja. Beberapa proposal juga disebar ke kementerian lain untuk membantu mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya.

“Ke Kementerian PU juga kita sampaikan, untuk menyelesaikan Jalan Lingkar Utara itu kami usulkan, di Bina Marga juga, ke Balai Besarnya. Saya paparkan langsung. Buktinya ada, itu taman di Tasikmalaya 100 persen APBN. Intinya yang penting keinginan saya sampai,” kata Budi.



Budi-Yaya sering bertemu di acara kementerian



Disinggung hubungan Budi dengan Yaya Purnama sendiri, Budi tak menampik jika ia mengenal Yaya. Budi mengaku sering bertemu Yaya di beberapa acara kementerian. Namun demikian, Budi menyebut pengiriman proposal ke Yaya Purnomo tidak mengarah ke tindak pidana korupsi.

“Mekanisme sudah kita tempuh, ya kebetulan saja kita memang kenal dengan YP,kami hanya menyampaikan usulan, minimal ada penguatan, ada dukungan untuk kepentingan daerah,” ujar  Budi.*** 

Bagikan: