Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sedikit awan, 16.1 ° C

Terdeteksi, Ada Mantan Koruptor Ikut Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Muhammad Irfan
korupsi.*
korupsi.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini telah memverifikasi nama-nama bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh partai politik. Dari nama-nama yang masuk sebagai Bacaleg DPR-RI, KPU mengaku belum menemukan nama yang terindikasi mantan narapidana kasus korupsi. Namun, untuk kandidat di daerah, KPU menyebut ada beberapa nama.

Meski tak menyebut detilnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, Bacaleg DPRD yang pernah jadi narapidana kasus korupsi terdeteksi di NTB dan Sumatera Utara. Pihaknya juga masih terus mengumpulkan data karena di beberapa daerah ada informasi tentang hal itu.

“(Kalau untuk Bacaleg DPR-RI) Belum, belum ada," kata Wahyu kepada wartawan di kantornya, Kamis 19 Juli 2018.

Untuk memastikan informasi ini, KPU pusat meminta KPU daerah menetapkan terlebih dulu salinan terhadap laporan tersebut. Menurut dia, dokumen hukum yang resmi seperti salinan putusan akan menjadi dasar KPU untuk menyatakan yang bersangkutan tak memenuhi syarat. Pihaknya pun akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta lembaga peradilan untuk mendapatkan salinan putusan. 

“Tanpa salinan putusan itu kami tak bisa berbuat banyak. Ini kehati-hatian saja,” kata dia.

Harap diganti



Wahyu juga menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan parpol jika ditemukan caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Menurutnya, jika terbukti parpol diminta mengganti caleg tersebut dengan caleg lainnya. Penggantian itu dilakukan setelah tahapan verifikasi terhadap syarat caleg selesai dilakukan. 

"Jadi nanti bisa melakukan mekanis penggantian. Ini berlaku secara hukum.  Penggantian ini bisa berlaku untuk penggantian caleg di semua level, baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," ucap Wahyu. 

Berdasarkan tahapan pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, masa verifikasi syarat administrasi daftar calon berakhir pada 18 Juli. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar caleg dan syarat caleg akan disampaikan kepada parpol pada 19-21 Juli 2018.

Selanjutnya, pada 22-31 Juli, KPU memberikan waktu untuk perbaikan daftar caleg dan syarat caleg serta pengajuan caleg pengganti. Verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg dan syarat caleg dilakukan pada 1-7 Agustus 2018. 

Sebelumnya, KPU melarang mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak KPU agar mencoret semua eks-narapidana korupsi, yang nekat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Titi beralasan, sudah ada PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang bekas narapidana korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg. Apalagi, kata Titi, partai politik pengusung juga telah menandatangani pakta integritas dalam formulir B3. ***

Bagikan: