Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Sebagian cerah, 26.4 ° C

KPU-DPR Dapatkan Titik Temu

Muhammad Irfan
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) memberi keterangan terkait pembahasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg, namun sambil menunggu verifikasi, masyarakat juga dipersilakan menggugat PKPU ke Mahkamah Agung (MA).*
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) memberi keterangan terkait pembahasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg, namun sambil menunggu verifikasi, masyarakat juga dipersilakan menggugat PKPU ke Mahkamah Agung (MA).*

JAKARTA, (PR).- Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelarangan eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif telah diundangkan, mereka masih berpeluang mendaftar. Hal ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU bersama pemerintah melakukan pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Adanya peluang ini, bukan berarti menggugurkan larangan eks koruptor menjadi caleg yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, mereka masih dimungkinkan mendaftar, sembari diverifikasi oleh KPU nanti.

Dia menilai, pilihan ini diambil agar memenuhi hak-hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945.

"Secara umum, rapat menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah mengesahkan PKPU. Namun demikian, kita tetap menghargai adanya ketentuan-ketentuan hukum yang lain, yang menjadi dasar bangsa kita terutama dalam menghargai hak-hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945," kata dia kepada wartawan usai pertemuan.

Sambil menunggu verifikasi dari KPU, para eks koruptor yang mendaftar itu bisa juga menggugat PKPU No 20 tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

Menurut Bambang, gugatan itu dimaksudkan agar MA dapat meluruskan apakah larangan kepada mantan napi korupsi untuk menjadi caleg itu melanggar perundang-undangan di atasnya atau tidak. Sehingga, putusan MA dapat menjadi acuan bagi KPU untuk meloloskan atau tidak eks napi tersebut. 

Bambang pun menyebut, keputusan apapun dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU. KPU juga bisa tidak meneruskan dan mengembalikannya kepada parpol manakala gugatan tersebut terutama menyangkut mantan terpidana tiga kejahatan itu kemudian ditolak oleh MA.

"Kalau diterima maka KPU akan meneruskan proses verifikasi nya menjadi daftar calon tetap tapi kalau ditolak KPU akan mencoret dan mengembalikannya ke parpol yang bersangkutan," kata dia.

Bambang berharap hasil rapat ini dapat menurunkan tensi politik yang semakin memanas dan mengakhiri perdebatan terkait larangan bagi eks napi tersebut. Hasil rapat ini juga sebagai upaya menghargai ketentuan hukum lainnya dan hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih tadi. 

"Pada akhirnya kita semua berpulang pada putusan MA yang dalam UU pemilu memang diberikan waktu 30 hari MA memproses adanya gugatan di MA. Jadi sambil menunggu itu tanpa kita berupaya memberikan kesempatan pada hak-hak WN," kata dia.

KPU berwenang menolak



Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan eks koruptor memang masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Namun, KPU memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran caleg yang tak sesuai PKPU dalam proses verifikasi.

Arief pun menjelaskan, para pihak yang ditolak pendaftarannya oleh KPU memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan uji materi PKPU ke Mahkamah Agung. 

"Kalau dalam masa verifikasi kemudian kita nyatakan tidak memenuhi syarat maka selain uji materi ke MA ada juga satu pintu lagi yaitu mengajukan sengketa di Bawaslu," kata Arief.

Mengenai peluang eks-koruptor mendaftar yang akan bertentangan dengan pakta integritas, Arief menyerahkan penilaian hal ini ke masyarakat.

Untuk diketahui, Pasal 4 Ayat 3 PKPU menyebut, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Pasal ini diikuti oleh Pasal 6 Ayat 1 Huruf e yang menyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.***

Bagikan: