Pikiran Rakyat
USD Jual 14.007,00 Beli 14.105,00 | Umumnya berawan, 27.3 ° C

Pilkada Serentak 2018, Kandidat Berstatus Tersangka Tetap akan Dilantik

Muhammad Ashari
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.*
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018 kemarin, pihaknya akan tetap melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka namun belum memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai statusnya itu.

"Saya sebagai Mendagri masih berpegang pada aturan hukum bahwa sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding, ya tetap dilantik. Begitu nanti ada keputusan hukum tetap, langsung kami batalkan," ujarnya dalam siaran persnya, Senin 2 Juli 2018.

Namun demikian, ia mengatakan, diharapkan proses hukum calon kepala daerah tersangka dipercepat. Terutama yang kasusnya di tangani KPK. Tjahjo menambahkan, hal itu hanya harapan saja, lantaran pemerintah tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum.

"Saya kira kalau bisa dipercepat proses persidangannya, mudah-mudahan pada saat pelantikan sudah clear semua. Kan tidak enak kalau harus melantik di lembaga permasyarakatan. Tapi, itu UU, dia belum diputuskan bersalah kan masih berhak walaupun dia ditahan," ujar Mendagri.

Menurut Tjahjo, pelantikan kepala daerah berpegang pada aturan yang berlaku. Tidak boleh hanya karena situasi tertentu, lantas menyimpang dari aturan yang ada. Dalam hal ini, ia mencontohkan kepala daerah terpilih yang kebetulan sudah berstatus tersangka tidak dilantik.

"Saya hanya berpegang pada UU. Tidak boleh menyimpang dari UU. Prinsip saya, hanya mengimbau mudah-mudahan KPK dan kejaksaan bisa mempercepat proses persidangannya sehingga pada persidangan nanti bisa baik," ujar Tjahjo.

Payung hukumnya, kata Tjahjo, adalah Pasal 163 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan dalam hal calon gubernur atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi kepala daerah. Sementara, untuk pelantikan calon bupati atau walikota ada pada Pasal 164 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun bila kemudian sudah ada putusan dari pengadilan, maka akan diberhentikan.

"Langsung diganti, wakilnya (naik). Seperti kemarin di Buton dan Minahasa," katanya.***

Bagikan: