Pikiran Rakyat
USD Jual 14.014,00 Beli 14.112,00 | Langit umumnya cerah, 18.5 ° C

Libur Pilkada Serentak 2018, Angka Mencoblos Diharapkan Meningkat

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Hari Rabu 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai hari libur nasional karena bertepatan dengan pemilihan kepala daerah serentak. Libur Pilkada Serentak 2018 ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan, ia telah menandatangani keppres tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti. Sehingga keppres tersebut dikeluarkan.



“(Kepres) sudah saya tandatangani. Ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan hak pilihnya,” kata dia di sela-sela pengecekan kesiapan venue Asian Games 2018 di Stadion Madya, Senayan, Senin 25 Juni 2018.



Pada kesempatan itu, Jokowi juga memastikan bila aparat penegak hukum, baik Polri, TNI dan BIN, akan netral. Menurutnya, netralitas dalam penyelenggaraan pemilu bagi ketiga instansi itu bersifat mutlak.



“Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Sudah saya sampaikan juga ke kepala BIN, panglima TNI dan Kapolri. Jadi, sudah tidak perlu ditanyakan lagi,” ujarnya. 



Jokowi menambahkan, masyarakat juga hendaknya turut mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2018. Bila ditemukan aparat penegak hukum yang tidak netral, kata dia, masyarakat harus segera melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu.

 

Karyawan wajib libur



Dari rilis Pemprov Jabar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa surat tentang libur Pilkada Serentak 2018 ini sudah disebarkan ke bupati/ wali kota 27 Kabupaten/Kota. Selain itu ke kepala kanwil kementerian/instansi vertikal dan seluruh kepala dinas hingga kepala biro di lingkungan Pemprov Jabar.

“Suratnya sudah saya tandatangani dan hari ini juga diedarkan,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin.

Menurutnya surat edaran ini seirama dengan Keppres karena penetapan libur Pilkada Serentak 2018 dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Jabar untuk menggunakan hak pilihnya. “Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk diliburkan jadi ASN bisa melaksanakan hak pilih,” katanya.

Pihaknya menginstruksikan pada unit, OPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran dan lainnya untuk melakukan pengaturan piket karyawan.

“Penugasan karyawan pada hari libur dimaksud sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Surat tersebut juga meminta agar instansi pemerintah daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan libur nasional tersebut dan mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami harapkan partisipasi politik masyarakat meningkat dengan diliburkannya hari pencoblosan,” katanya.***

Bagikan: