Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Langit umumnya cerah, 22.1 ° C

Aduan Sopir Truk Soal Preman di Lintas Sumatera Bikin Jokowi Kaget

Muhammad Ashari
SOPIR truk Agus Yuda berbicara dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu didampingi Wakapolri Syafruddin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Negara, Selasa 8 Mei 2018.*
SOPIR truk Agus Yuda berbicara dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu didampingi Wakapolri Syafruddin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Negara, Selasa 8 Mei 2018.*

JAKARTA, (PR).- Para pengemudi truk angkutan barang mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh preman kepada Presiden Joko Widodo. Keluhan ini banyak bermunculan dari sopir truk yang biasa beroperasi di wilayah Sumatra. 



Para sopir itu mengeluh ketika menghadiri silaturahmi antara presiden dengan pengemudi truk di Istana Negara, Selasa 8 Mei 2018. Sejumlah asosiasi pengemudi truk hadir saat itu, diantaranya Solidaritas Lintas Driver (Silinder) dan Persatuan Pengemudi Truk Indonesia (PPTI). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Syafruddin mendampingi presiden di acara tersebut. 



Berdasarkan pengamatan "PR", para pengemudi truk yang mengeluh itu umumnya satu suara mengenai adanya pungli yang dilakukan oleh preman di jalan raya. Mayoritas pengemudi mengeluhkan pungli oleh preman di wilayah lintas Sumatera. Sementara yang lain ada juga yang mengeluhkan pungli di wilayah-wilayah seperti Cilincing Cakung, serta Cikampek-Cirebon. 



Modus pungutan liar yang dikeluhkan para pengemudi itu adalah adanya pembubuhan merek melalui merk atau cap oleh kelompok tertentu di sebuah truk. Pembubuhan merk ini diperoleh dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu kepada kelompok pemegang merk. 



Merk ini juga yang menjadi tanda tidak akan ada gangguan terhadap truk yang melintasi suatu wilayah. Modus seperti ini umumnya dikeluhkan terjadi di wilayah Sumatera. "Mesti bayar kalau mau lewat. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau tidak kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau tidak, ranjau paku. Ban kami disobek," ujar salah seorang pengemudi. 



Beberapa kelompok yang sering membubuhkan merk seperti itu adalah PSDS, ASDS, KR, Sinar Toba, APBK, ADL, Harimau Jalanan dan SBN. Nama-nama kelompok itu adalah yang disebutkan oleh para pengemudi truk dalam acara silaturahmi dengan presiden. 

Lintas Sumatera banyak preman



Anggota PPTI Gunawan menyebutkan, jalur lintas Sumatera kini tergolong rawan pungutan liar oleh preman seperti itu. Di wilayah Jalur Lintas Timur Lampung, katanya, jalanan yang rusak malah menimbulkan premanisme. "Jalanan yang rusak menimbulkan macet sehingga para preman kampung itu keluar, meminta (bayaran). Mereka memanfaatkan kerusakan jalan," ujarnya seusai pertemuan dengan Jokowi.  



Gunawan mengharapkan program pemerintah membangun jalan raya dan jalan tol bisa berdampak positif bagi para pengemudi truk. "Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan sekarang ini, semuanya menjadi lancar. Akses (jalur) yang sebelumnya ditempuh dengan waktu berjam-jam,  mudah-mudahan bisa meringankan dan mempersingkat waktu perjalanan kami. Dengan demikian, uang transportasi kami masih tersisa," tuturnya.   





Pertemuan itu juga diwarnai oleh aksi yang dilakukan oleh pengemudi truk bernama Agus Yuda. Ia telah berjalan kaki selama 26 hari dari kediamannya di Mojokerto ke Istana Presiden. Hal itu merupakan bentuk kegelisahannya akan situasi jalur truk saat ini yang dinilainya belum lepas dari pungli dan ia ingin melaporkannya langsung kepada presiden.   



Agus mengaku, telah melapor kepada kepolisian mengenai hal tersebut, akan tetapi nihil hasilnya. "Selama ini kami bingung dengan adanya pungli dan premanisme. Bingung laporannya kemana. Polsek, polres, hanya laporan saja. Tapi, tidak lanjutnya tidak ada," tuturnya. 



Agus sendiri sempat diterima langsung oleh Jokowi. Agus saat itu langsung berbicara dengan presiden yang juga didampingi oleh menteri perhubungan dan wakapolri dalam ruangan terpisah.  

Jokowi kaget



Jokowi mengaku kaget dengan adanya pungli oleh preman itu di hadapan para pengemudi. Ia langsung memerintahkan wakapolri untuk menindaklanjuti laporan dari para pengemudi truk tersebut. 



"Sudah saya perintahkan langsung kapolri, wakapolri, untuk segera menindaklanjuti. Tidak bisa seperti itu. Yang pertama meresahkan, menimbulkan ketidaknyamanan. Kedua, menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu dan itu dirasakan sopir truk sangat mengganggu. Sangat mengganggu sekali," ujarnya. 



Adanya pungli ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Saber Pungli yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu. Menurut Jokowi, saber pungli mengurus secara umum sedangkan untuk kasus pengemudi truk itu, akan langsung ditangani oleh polri. 



"Kalau saber pungli kan semuanya, dari urusan KTP di kelurahan atau urusan TPK di BPN. Ini kan sangat khusus sekali. Jadi, saya rasa ini langsung ditangani oleh Polri," katanya.

Bagikan: