Pikiran Rakyat
USD Jual 13.986,00 Beli 14.084,00 | Umumnya cerah, 33 ° C

Bawa 5000 Massa, Ini Tuntutan SPSI Jabar di Peringatan Hari Buruh 2018

Muhammad Irfan
Massa menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2018 di Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.*
Massa menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2018 di Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.*

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 5000 buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat menggelar aksi memperingati hari buruh Internasional atau Mayday di depan Istana Negara, Selasa, 1 Mei 2018. Bersama elemen buruh lainnya, serikat yang dipimpin oleh Ketua SPSI Jabar Roy Jinto ini meminta pemerintah mengkaji ulang Perpers 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Menurut Roy, Perpres ini harus diwaspadai karena memberikan ruang kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan skill yang kurang memadai. Hal ini sudah terjadi di antaranya di sejumlah proyek pembangunan jalan, PLTU, hingga pembangunan Bandara Kerta Jati di Majalengka.

“Faktanya banyak ditemukan di daerah tenaga kerja asing yang tidak mepunyai skill ini juga bekerja,” kata Roy. 

Menurut dia, Mayday adalah momentum untuk mengingatkan kembali pemerintah. SPSI sendiri sebelum Mayday sudah menyatakan sikap resmi ke kementerian sejak Perpres ini muncul. 

“Cuma nampaknya Perpres ini tetap enggak dicabut. Maka dari itu kami akan lakukan Judicial Review terkait Perpres ini,” ucap dia.

Roy pun berharap, Perpres ini bisa direvisi segera. Jika tidak, bukan tidak mungkin pihaknya menggelar aksi khusus terkait isu ini. “Kami tidak akan bosan melakukan perjuangan, baik turun ke jalan secara aksi maupun melalui hukum,” kata dia.

Gubernur yang peduli buruh



Adapun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat belum menentukan sikap kepada siapa dukungan mereka di Pilgub Jabar akan berlabuh kelak. Meski demikian, Ketua DPD SPSI Jabar, Roy Jinto berharap gubernur Jawa Barat ke depan punya kepedulian dan memerhatikan nasib buruh.

“Siapapun yang memimpin harus dapat memperhatikan aspirasi buruh, tentu sesuai dengan kewenangannya, seperti upah minimum, itu kan kewenangan gubernur,” kata Roy di sela-sela aksi di depan Istana Negara.

Menurut Roy, selama ini masih ada kendala yang dialami oleh buruh di Jawa Barat. Salah satunya mengenai disparitas upah, dimana upah awal setiap kabupaten kota berbeda, tetapi kenaikannya sama.

Oleh karena itu dia berharap, penetapan upah minimum regional hendaknya tidak berdasarkan PP 78. Soalnya hal ini selalu menciptakan gap yang besar bagi buruh.

“Contoh, Majalengka awalnya Rp 1,4 juta, dengan Karawang yang Rp 4,1 juga. Naiknya Rp 871 ribuan, hasil akhirnya akan beda walau presentasinya sama. Itu diakibatkan disparitas upah dan jadi kesenjangan sosial, itu yang kami kritisi bahwa PP 78 bukan satu aturan yang baik,” ucap dia.

Mengenai dukungan ke salah satu kandidat di Pilgub Jabar, SPSI tak menampik kalau selama ini pihaknya memerhatikan visi misi yang diusung oleh setiap calon. Meski demikian, Mayday bukan momentum untuk mendeklarasikan dukungan.

“Tentu SPSI punya sikap politik, tetapi saat ini kami belum menyampaikan sikap politik kami karena kami masih melihat visi misi calon gubernur yang akan datang. Begitu juga dengan presiden,” ucapnya.***

Bagikan: