Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

Ditemui Ratusan Ulama Jawa Barat, Jokowi Bahas Isu Komunis

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Sekitar 100 ulama dari Jawa Barat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks istana, Selasa 3 April 2018. Pertemuan itu membahas beragam persolan, mulai dari ekonomi umat sampai hoaks. Hoaks yang dimaksud salah satunya isu yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan komunis.



Para ulama itu menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam dari pukul 11.00 di Istana Kepresidenan bersama Jokowi. Sekitar pukul 13.30, Jokowi bersama-sama para ulama tampak keluar dari Istana Negara. Mereka berjalan melintasi taman istana yang memisahkan antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Tujuan mereka adalah ke halaman depan Istana Merdeka untuk foto bersama yang sekaligus menandakan usainya pertemuan antara ulama dan presiden. 



Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rachmat Syafei menuturkan, ulama yang datang bertemu dengan presiden itu datang dari berbagai kelompok. Beberapa di antaranya adalah pengelola pondok pesantren dan anggota ormas, seperti NU, Muhammadiyah atau LDII. 



"Kami ingin menyampaikan masukan-masukan tentang kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di masyarakat tingkat bawah," ujar Rachmat mengenai pertemuannya dengan presiden. 



Secara lebih spesifik, Rachmat menuturkan beberapa hal yang dibahas adalah masukan tentang undang-undang mengenai perlindungan anak. Menurutnya, ada kekhawatiran dari ulama bila di Jawa Barat, khususnya Bandung, adalah masalah kekerasan terhadap anak. Ia menginginkan agar pemerintah memperhatikan betul perlindungan terhadap anak. 



Selain itu, masukan juga diberikan terkait dengan masalah sanitasi. Menurutnya, masalah kesehatan air minum  yang layak dan sehat juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. "Air minum sehat belum berjalan sehingga perlu diperhatikan di dinas-dinas kesehatan," tuturnya.

Hoaks



Rachmat mengatakan, presiden juga menyampaikan tentang informasi-informasi hoaks, utamanya yang mengaitkan presiden dengan komunis. Menurutnya, MUI menentang hoaks dan memiliki kewajiban untuk mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan memfitnah. 



"Ada arahan bapak presiden supaya kita menolak berita-berita hoaks supaya tidak meresahkan masyarakat. Ulama mempunyai kewajiban untuk mengingatkan bahwa berita-berita hoaks itu menyesatkan," katanya. 



Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak hal yang dibahas dengan para ulama. Mulai dari pembahasan yang berkaitan dengan keumatan, pondok pesantren dan yang berkaitan dengan perekonomian umat seperti bank wakaf mikro. 



Kemudian juga pembahasan menyangkut lingkungan pondok pesantren yang masih membutuhkan beberapa sarana, seperti rumah susun, perbaikan tempat wudhu kemudian jalan di lingkungan pondok pesantren. "Tapi yang paling penting apabila ulama dan umaroh ini berjalan beriringan. Insya Allah negara ini aman tentram," ujarnya. 



Menurutnya, ulama seringkali langsung bersentuhan dengan masyarakat luas. Pemerintah dikatakannya membutuhkan ulama untuk bisa menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. 



"Beliau-beliau ini setiap hari ada di bawah dan mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi kami ini menampung keluhan itu dan kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah," tutur Jokowi.***

Bagikan: