Pikiran Rakyat
USD Jual 14.449,00 Beli 14.351,00 | Umumnya berawan, 26.6 ° C

Jokowi Ceramahi Ribuan CPNS

Muhammad Ashari
CALON pegawai negeri sipil (CPNS) memainkan angklung seusai mendengarkan kuliah umum Presiden Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dihadiri 5.165 CPNS mewakili 33.155 CPNS yang lolos dari seleksi reguler itu digelar dengan mengangkat tema Bersatu dalam Harmoni Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024.*
CALON pegawai negeri sipil (CPNS) memainkan angklung seusai mendengarkan kuliah umum Presiden Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dihadiri 5.165 CPNS mewakili 33.155 CPNS yang lolos dari seleksi reguler itu digelar dengan mengangkat tema Bersatu dalam Harmoni Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024.*

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 33.155 orang lulus tes calon Pegawai Negeri Sipil. Mereka yang lulus adalah bagian dari 1,4% dari total pendaftar sekitar 2,4 juta orang.

Para  CPNS yang lolos ujian tahun 2017 itu berkumpul di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Selasa 27 Maret 2018. Presiden Joko Widodo langsung memberikan presidential lecture kepada mereka.

Dalam ceramahnya, presiden mengingatkan para CPNS itu sebagai warga negara yang terpilih dari 2,4 juta pendaftar. Cpns yang terpilih itu memiliki tanggung jawab yang besar, baik itu tanggung jawab sosial, tanggung jawab dalam menghormati hukum dan ketertiban sosial, tanggung jawab menjunjung tinggi etika dan sopan santun. “Dan saudara menjadi sosok istimewa bagi bangsa ini karena terpilih tadi,” katanya.

Presiden kemudian mengingatkan kembali perubahan global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Aparatur birokrasi harus bisa mengimbangi perubahan-perubahan yang berlangsung cepat itu dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

“Harus kita ingat, pemerintah dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih tanggap dan lebih efisien. Birokrat juga sama,” kata presiden.

Pelayanan publik harus dipercepat



Ia mengatakan, masyarakat kini ingin dilayani dengan serba cepat. Pelayanan PNS pun harus bisa mengimbangi permintaan itu. Apabila ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau hari, segera diselesaikan. Tidak membuatnya menjadi berlarut-larut.

Ketika menyinggung hal ini, presiden bercerita pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, ia menemukan salah satu pelayanan perizinan, SIUP, harus memakan waktu 2 minggu. Padahal, saat Jokowi mencobanya, hanya dibutuhkan waktu 2 menit supaya selesai. Ia lantas menemukan masalahnya ada di pembubuhan tanda tangan pimpinan di kantor perizinan tersebut yang memakan waktu lama.

“Saya cari kepala kantornya. Untungnya tidak ada. Saya sudah jengkel. Kalau ada, gaplok langsung saat itu,” ujarnya.

Menurutnya, birokrat harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Birokrat juga harus mengikuti gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial, politik dan ekonomi dan juga harus mendengar keinginan masyarakat. “Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan kalian melayani lambat. Dimaki-maki kita nanti,” ujarnya.***

Bagikan: