Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Hujan petir singkat, 22 ° C

Jaksa Masuk Desa Kawal Penggunaan Dana Desa

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Untuk mengoptimalkan serapan dan mencegah penyelewengan penggunaan dana desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menggandeng Kejaksaan. Kedua lembaga tinggi negara tersebut di antaranya sepakat untuk mulai menjalankan program Jaksa Masuk Desa hingga 3 tahun ke depan.

Kemendes-PDTT Eko Putro Sandjojo menuturkan, program tersebut bukan untuk menakuti para kepala dan perangkat desa. Tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif akan pentingnya menyusun perencanaan penggunaan dana desa hingga laporan pertanggungjawaban laporan keuangannya. Menurut dia, kepala desa akan sangat terbantu oleh program tersebut.

“Sehingga nanti tidak ada lagi beragam kesalahan administrasi. Nanti, kalau pun masih ada kesalahan administrasi, tidak akan dipidana atau dikriminalisasi. Jadi para kepala desa dan perangkat desa jangan takut menggunakan dana desa selama sesuai peruntukannya. Nanti ada penyuluhan dari kejaksaan di setiap kabupaten,” kata Eko setelah menandatangani nota kesepahaman dan kerja sama antara Kemendes-PDTT dan Kejaksaan RI, di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 15 Maret 2018.

Ada 7 poin dalam nota kesepahaman tersebut. Antara lain, pemberian bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset, penyediaan data dan penanganan perkara pidana. Eko menuturkan, setiap tahun, serapan dana desa terus meningkat hinga menyentuh 99%.

“Tahun depan alokasi anggarannya akan ditambah lagi menjadi Rp 85 triliun. Dengan dana yang besar itu, tentu perlu pengawasan dari berbagai pihak. Selain kejaksaan, kami juga kerja sama dengan Polri dan Kemendagri. Masih ada 37% desa yang masih dalam keadaan tertinggal dan sangat tertinggal,” katanya.

Pengawasan gencar



Jaksa Agung H.M Prasetyo menegaskan, pengawasan yang semakin gencar harus dibarengi dengan sinergitas tugas dan fungsi antarlembaga terkait. Menurut dia, nota kesepahaman tersebut bagian dari bentuk penyadaran dan pemahaman agar program pembangunan yang dimulai dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal berjalan dengan baik dan cepat.

“Pemerintah dituntut terus melakukan pembangunan dan pemerintah saat ini tidak meneruskan jawa sentris. Tetapi peningkatan produktivitas warga desa menjadi perhatian utama. Desa menjadi lokomotif pembangunan nasional dan dana desa didesain untuk mengelola segala potensi dan sumber daya yang ada di desa,” kata Prasetyo.

Ia menyatakan, alokasi dana desa yang sangat besar harus berbanding lurus dengan pembangunan di desa. “Tapi beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan seperti peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa. Hal tersebut menghambat serapat dana desa sehingga dananya mengendap di kas daerah hingga triliunan rupiah. Ini yang akan diperbaiki,” ujarnya.

Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman menilai, manfaat dari program dana desa mulai terlihat, terutama dalam meningkatkan geliat perekonomian di desa. Menurut dia, dana desa sangat membantu dalam pemeretaan pembangunan dari daerah pinggiran.

Ia menyatakan, kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa akan terus membaik jika pemerintah mengalokasikan minimal 20% on top budget perimbangan daerah atau 10% dari total APBN. “Ini kan negara mau memberikan haknya kepada desa,” ujarnya.***

Bagikan: