Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian cerah, 32.2 ° C

Roadmap Alat Transportasi Nasional Ditinjau Ulang

Tia Dwitiani Komalasari
KENDARAAN terjebak kemacetan di Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*
KENDARAAN terjebak kemacetan di Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Perindustrian meninjau ulang peta jalan (roadmap) arah kebijakan alat transportasi nasional. Hal itu dilakukan dalam rangka menyesuaikan cepatnya perkembangan teknologi industri otomotif serta mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi karbon (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV).

“Tahapan yang telah kami lakukan adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), kemudian akan dilanjutkan dengan kendaraan hibrid hingga kendaraan listrik,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara serah terima mobil listrik dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ke Kementrian Perindustrian di Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Dia mengatakan, ‎pengembangan mobil listrik perlu dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pemerintah dan pelaku industri dapat mempersiapkan regulasi, infrastruktur pendukung, dan teknologinya.

Selain itu, diperlukan juga kesiapan industri komponen dalam negeri seperti baterai, motor listrik, dan power control unit (PCU). Dengan demikian, pengembangan kendaraan listrik dapat mendukung  program pendalaman struktur industri otomotif nasional.

“Adapun target pengembangan kendaraan listrik sudah menjadi bagian dari roadmap pengembangan kendaraan bermotor nasional. Di dalam peta jalan tersebut, pada tahun 2025, ditargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik," ujar Airlangga.

Dia mengatakan, strategi pengembangan LCEV dan kendaraan listrik dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Di antaranya memberikan insentif kepada kendaraan yang beremisi karbon rendah, serta melakukan kajian dan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.‎

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pilot project untuk daerah atau jenis kendaraan tertentu untuk menggunakan kendaraan listrik. "Misalnya yaitu kendaraan ekspedisi, transportasi umum dengan rute tertentu, dan kendaraan yang beroperasi pada daerah tertentu,"ujar dia.

Sementara tahap selanjutnya yaitu mendorong pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. Infrastruktur tersebut adalah charging station, mendorong kemampuan industri komponen kendaraan listrik melalui R&D dan standardisasi, serta terus menyempurnakan bisnis model kendaraan listrik. 

Kementrian Perindustrian juga telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan LCEV untuk mendorong percepatan program kendaraan emisi rendah tersebut‎.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto menyampaikan bahwa acara serah terima kendaraan listrik ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kemenperin dan MMC melalui penandatanganan kerja sama pada 30 Oktober 2017 dalam mendukung program pengembangan kendaraan LCEV.

"Kerja sama ini mencakup tiga hal, yaitu studi bersama di bidang teknologi dan pengembangan kendaraan listrik, sosialisasi penggunaaan kendaraan listrik dan penggunaan kendaraan listrik untuk kepentingan umum,” ujar Harjanto.

Pada acara serah terima ini Mitsubishi Motors Corportion (MMC) menyerahkan 10 kendaraan listrik kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung program LCEV. Sepuluh mobil tersebut, terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV (model SUV plug-in hybrid) dan dua unit Mitsubishi i-MiEV.

Mitsubishi Outlander PHEV memiliki kecepatan maksimal 200 km/jam dan mampu menempuh jarak 800 km dengan kombinasi bahan bakar bensin dan tenaga listrik, sedangkan jika hanya menggunakan tenaga listrik (full EV) mampu menempuh 55 km. Sementara, Mitsubishi i-MiEV memiliki kecepatan maksimal 120 km/jam dan jarak tempuh 120 km dengan kondisi full charge listrik.‎***

Bagikan: