Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

Jokowi Ambil Alih jika Kementerian Gagal Penuhi Target Ini dalam Dua Minggu

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR.)- Kementerian diberikan beban target selama dua minggu untuk menyederhanakan proses investasi dan ekspor-impor oleh Presiden Joko Widodo. Bila target itu gagal terealisasi, terutama target investasi, maka akan dikeluarkan peraturan presiden.

Hal itu terungkap dalam rangkaian rapat terbatas mengenai investasi dan ekspor-impor di Kantor Presiden, Rabu, 31 Januari 2018. Ratas yang dimulai dari pukul 14.00 hingga 17.30 itu dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Sekretarias Kabinet Pramono Anung.

Terkait ratas investasi, bahasan yang mengemuka adalah tentang pemberian izin tenaga kerja ahli asing yang dinilai masih berbelit-belit. Pramono mengatakan, banyak keluhan karena hal tersebut. Presiden kemudian menginstruksikan ke seluruh kementerian terkait untuk menyederhanakannya.

“Diberikan waktu dua minggu. Kalau tidak diselesaikan, akan dibuatkan perpres untuk mengatur itu,” ujarnya seusai ratas.

Zaman berubah



Dia menambahkan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan zaman yang telah berubah. Saat ini dinilai sudah tidak zamannya lagi mempersulit investasi, terutama mempersulit orang yang mau masuk bekerja di Indonesia.

Pramono mengatakan, tenaga kerja ahli asing yang dimaksud adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan juga yang dibutuhkan. “Bukan TKA di lapangan, ini terutama untuk level manajemen, direksi dan sebagainya. Itulah yang diputuskan dalam ratas tadi,” ujarnya.

Dia menambahkan, inti instruksi presiden itu adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Dua hal itu dinilainya masih banyak masalah sehingga membuat pemerintah tidak fleksibel dalam mengelola perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, bila dalam waktu dua minggu target menyederhanakan proses pemberian izin tenaga kerja ahli asing tidak selesai, presiden akan mengambil alih tugas tersebut dengan mengeluarkan perpres. Dalam hal ini, kewenangan Kementerian Tenaga Kerja yang dibebankan tugas tersebut akan diambil alih. “Pasti Menteri Tenaga Kerjanya berjuang keras,” katanya.

Pemetaan masalah



Meskipun demikian, menurut Darmin, sejauh ini telah terpetakan masalah yang membuat pemberian izin tenaga kerja ahli asing berbelit-belit. Hal itu melibatkan koordinasi kementerian lain, selain Kemenaker, yang terkait dengan izin bidang usahanya.

“Selain proses izin di Kemenaker, ada lagi rekomendasi dari kementerian yang terkait bidang usahanya itu. Itu tidak jelas berapa lama. Bisa sebentar, bisa lama,” katanya.

Dengan terpetakannya masalah tersebut, Darmin optimistis beban target menyederhanakan izin tenaga kerja ahli asing bisa diselesaikan tepat waktu. “Setelah melihat ini, tahulah apa yang akan kita kerjakan. Dua minggu selesai ini,” ujarnya.

Kurang tenaga ahli



Menurut Darmin, saat ini ada sejumlah bidang usaha yang kekurangan tenaga ahli. Dia menyebutkan salah satu contoh bidang usaha e-commerce di mana ahli coding dan programmer kurang. Pemerintah sendiri telah memiliki program untuk pendidikan di bidang teknologi informasi, termasuk guru instrukturnya. Namun hal itu dirasakannya masih belum cukup.

“Kalau kita hanya mengandalkan guru kita saja, itu tidak cukup juga. Harus guru (asing) kita permudah masuk sehingga yang mengajar guru-guru kita itu sudah ada yang ahlinya,” kata dia.

Menurut dia, seharusnya ketika tenaga ahli masih mengalami kekurangan, maka perizinan bagi tenaga ahli asing untuk bekerja tidak dipersulit. Selama ini, selain banyak yang marah karena proses perizinan tenaga kerja ahli asing berbelit-belit, industri juga banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan tepat waktu.

Proses di pelabuhan



Terkait ratas mengenai ekspor, bahasan yang mengemuka adalah mempercepat dan menyederhanakan proses ekspor-impor di pelabuhan. Caranya dengan menggeser pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) dari border ke post border. Maksudnya, barang ekspor/impor yang tergolong tidak terlalu penting bisa diperiksa di tempat lain selain di pelabuhan.

Darmin mengatakan, tidak tertutup kemungkinan barang-barang itu bisa diperiksa di gudang perusahaan yang bersangkutan. Sejauh ini, kata dia, telah ada 381 klasifikasi barang (atau HS/Harmonized System) yang bisa diperiksa di perusahaannya langsung, tidak harus di pelabuhan. Pemerintah dikatakannya akan terus mengurangi klasifikasi barang yang harus diperiksa di pelabuhan.

Tahun lalu, dari 10.826 HS, ada 5.229 HS yang harus diperiksa di pelabuhan. Kini jumlahnya berkurang menjadi 2.370 HS. Dengan beban target yang baru, diestimasikan klasifikasi barangnya akan berkurang lagi menjadi 2.040 HS.

Menurut Darmin, pengurangan pemeriksaan barang di pelabuhan akan berdampak kepada dwelling time. Saat ini, dwelling time di pelabuhan dikatakannya tidak terlalu bagus, berada pada kisaran 3,9 hari. “Nanti, dua minggu lagi, dia akan bergerak di angka 2,8-2,9 hari,” tuturnya.***

Bagikan: