Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Pemprov Jabar Sepakat Advokasi dan Perbesar Dana Desa

Novianti Nurulliah
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir dalam workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Medan, Rabu, 20 September 2017.*
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir dalam workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Medan, Rabu, 20 September 2017.*

MEDAN,(PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar sepakat jika harus mengadvokasi penggunaan dana desa dari pemerintah pusat yang saat ini tengah bergulir termasuk di 5.000-an desa di Jabar. Pemprov Jabar bahkan sepakat jika porsi untuk pemberdayaan masyarakat dari dana desa diperbesar.

"Ini usul yang bagus, karena di lapangan selain perbaikan infrastruktur pedesaan, perlu mengadvokasi masyarakat desa secara langsung dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Tidak ada kata lain selain advokasi karena boleh jadi di negara berkembang itu, biasa ada masyarakat tidak ada yang tahu mengakses kemajuan ekonomi," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Hal itu dikemukakannya menanggapi saran dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam workshop APPSI di Kota Medan, Rabu, 20 September 2017.

"Ini sebagai bahan evaluasi bahwa dana pemberdayaan harus diperbesar. Evaluasi ini mudah-mudahan masuk ke perubahan PP. Sehingga PP baru dana pemberdayaan diperbesar, yang awalnya 8 persen menjadi 15-20 persen," katanya.

Tentunya, kata dia, dengan sebuah kesiapan seperti pendamping, program kerja yang jelas sehingga ada jaminan efektivitas. "Manakala katakanlah usul kita diakomodir menjadi lebih banyak pemberdayaannya, maka penyiapan pendukungnya harus dilakukan. Di antaranya pendamping, dan melakukan bimtek ke aparat/perangkat desa dan masyarakatnya,"kata Heryawan.

Seperti di beritakan sebelumnya, Kepala ‎Dinas Sosial Jabar Arifin Harun Kertasaputra ikut serta menghadiri acara itu. Dia mengatakan mengatakan dalam kegiatan tersebut Pemprov Jabar akan melakukan kolaborasi program-program kemiskinan ala Jawa Barat dengan provinsi lainnya.***

Bagikan: