Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

Belum Ada Koruptor Diputus Terbukti Rugikan "Perekonomian Negara"

Tok Suwarto

SOLO, (PR).- Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, nyaris tidak ditemukan perkara yang diputus pengadilan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi karena merugikan perekonomian negara. Namun yang terjadi selama ini adalah, keputusan bersalah karena tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. 

Doktor Supriyanto yang merupakan seorang jaksa dengan jabatan koordinator di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Selawesi Selatan, mengungkapkan hal itu dalam disertasi berjudul "Reformulasi Pengertian Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", yang dipertahankan dalam ujian promosi doktor di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu, 2 Agustus 2017.

Dia berpendapat, pengertian tentang "perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama dan seterusnya, seperti diatur dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak jelas, kabur dan tidak implementatif. Akibatnya, dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi ketentuan tersebut hampir tidak pernah diterapkan para penegak hukum, karena tidak ada parameter yang jelas terhadap pengertiannya. 

"Sepanjang berlakunya UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hampir tidak pernah ada seorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Tetapi yang ada adalah karena telah merugikan keuangan negara," katanya.

Dua perkara



Meskipun demikian, Dr. Supriyanto mendapati, ada dua perkara tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara, yaitu perkara terdakwa Tony Gozal alias Go Tiong Kien dan perkara terdakwa Ir. HA Fattah DS. Sedangkan pemahaman yang berbeda terhadap unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", terjadi dalam perkara korupsi dengan terdakwa Direksi Bank Mandiri, ECW Nelloe dan kawan-kawan. Dalam perkara itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membebaskan terdakwa dengan menyatakan, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti.

Dalam kesimpulan disertasinya, Dr. Supriyanto melihat, implikasi terhadap pemahaman pengertian "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dan UU tindak pidana korupsi yang tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir, sulit dipahami penegak hukum. Sambil mengungkap implikasi-implikasi lain terhadap penerapan rumusan tindak pidana korupsi "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", Koordinator Kejati Sulsel itu, menyarankan, perlunya penjelasan konkret terhadap pengertian "keuangan negara" yang mengacu UU tentang keuangan negara dan pengertian "perekonomian negara" yang mengacu pada UUD 1945. Dia memandang perlu ada kebijakan lehislasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui amandemen UU No. 20 tahun 2001 tenteng perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.

Bagikan: