Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Cerah berawan, 21 ° C

Wapres: Pembubaran Ormas Hal Wajar, Tidak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Sjafri Ali

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden atau Wapres RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan jika penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perppu itu juga sesuai dengan kondisi nasional saat ini sehingga memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan perppu untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut.

 

"Mengapa? Penilaiannya kalau melalui undang-undang bisa lama pembahasannya. Sedangkan kondisi nasional saat ini begitu mendesak, apalagi mengancam NKRI," kata Jusuf Kalla pada wartawan seusai menyampaikan pidato acara lembaga kajian MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

 

Pembubaran ormas kata Kalla merupakan hal yang wajar karena sejatinya telah diatur dalam UU ormas. Sehingga tak perlu ditanggapi secara berlebihan. "Tapi ini kan undang-undang juga, saya kira undang-undang hanya sebagai cara kalau ada ormas melanggar sesuai izin. Kalau ada organisasi mahasiswa tidak sesuai aturan organisasi, tidak sesuai izinnya, perusahaan pun bisa dibubarkan. Sama aja," ujarnya.

Kekurangan UU ormas



Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan perppu. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi kekurangan dalam UU ormas, sehingga dianggap tidak lagi memadai.

 

Pertama, dari sisi administrasi. UU ormas dinilai tidak memadai untuk mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan, baik itu dari sisi norma hukum, sanksi, dan prosedur hukum yang berlaku.

 

Kata Wiranto, UU ormas tidak mengatur mengenai pemberian izin dan pencabutan izin, yang seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama. "Lembaga yang mengeluarkan harusnya punya wewenang untuk mencabut. Itu tidak ada dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan," kata Wiranto.

 

Wiranto juga mengatakan bahwa UU ormas kurang memadai dalam memberikan definisi mengenai ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam UU Ormas, dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

 

"Tetapi ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk mengganti Pancasila kita, mengganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak tercakup dalam undang-undang lama," katanya.***

Bagikan: