Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 19.9 ° C

Pemerintah Diminta Pahami Keinginan Parpol dalam RUU Pemilu

Muhammad Irfan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kelima kiri) berbincang sebelum rapat tertutup dengan anggota Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017 lalu. Rapat kerja tersebut membahas penetapan empat isu krusial, di antaranya ambang batas parlementer, metode konversi suara, pembagian wilayah daerah pemilihan, dan sistem pemilu yang akan digunakan.*
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kelima kiri) berbincang sebelum rapat tertutup dengan anggota Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017 lalu. Rapat kerja tersebut membahas penetapan empat isu krusial, di antaranya ambang batas parlementer, metode konversi suara, pembagian wilayah daerah pemilihan, dan sistem pemilu yang akan digunakan.*

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra, Ahmad Reza Patria berharap pemerintah bisa mengerti tentang keinginan beberapa partai politik yang hendak menurunkan bahkan meniadakan ambang batas pencalonan presiden. Hal itu dikatakan Riza mengingat saat ini lima isu krusial yang terus dibahas di Pansus RUU Pemilu tinggal menyisakan satu isu yang belum disepakati yakni ambang batas pencalonan presiden.

Menurut Riza polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh Pansus dalam menanggapi lima isu krusial yakni ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, metode konversi, sistem pemilihan, serta dapil magnitude wajar terjadi. Pasalnya lima isu ini menentukan posisi masing-masing partai pada Pemilu 2019 nanti.

"Sehingga pemerintah enggak bisa memaksakan sementara partai pendukung pemerintah ini kan beragam. Dari lima sebenarnya tinggal presidential treshold," kata Riza dalam diskusi yang digelar di komplek DPR Senayan, Selasa, 11 Juli 2017.

Namun Riza heran ketika pemerintah ngotot menetapkan 20 persen sebagai ambang batas pencalonan presiden di tengah isu krusial yang mulai mengerucut. Padahal dalam mengusung presiden, pemerintah tak punya kewenangan.

"Yang punya hak (mengusung calon presiden) itu parpol, bukan pemerintah. Enggak ada kewenangan pemerintah mengusung pasangan calon," ucapnya.

Apalagi menurut Riza, saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi presidential threshold. Dia mengatakan hal tersebut mengacu pada putusan MK soal Pemilu serentak.

"PT ini karena serentak sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini ilegal kalau ada PT. Masa pemilu 2019 menggunakan Pemilu 2014? Nanti parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru dan ada parpol yang tidak," ucapnya.

Jika hal ini tak kunjung mendapat titik temu bukan tidak mungkin apa yang Pansus lakukan selama ini akan sia-sia. Padahal sejak awal Mendagri dan Presiden menyatakan bahwa RUU Pemilu adalah domain DPR.

"Berilah keleluasaan kepada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum bergerak, saya sampaikan pemerintah nggak ada kewenangan," jelas Riza.***

Bagikan: