Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Perang Tarif Operator Telekomunikasi Tidak Rasional

Satrio Widianto

JAKARTA, (PR).-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan, industri telekomunikasi harus sustainable atau berkelanjutan. Salah satunya dengan memberikan tarif operator telekomunikasi yang rasional dan terjangkau oleh masyarakat. 

Operator telekomunikasi juga harus mempunyai dana untuk mengembangkan layanannya dan menjaga kualitas yang diberikan kepada konsumennya. "Kalau masyarakat selalu diberi tarif operator di bawah biaya pokok produksinya, maka operator tak akan mampu memelihara jaringannya," kata Rudiantara di Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.

Rudiantara mengatakan perang tarif operator telekomunikasi yang tengah dilakukan saat ini pun harus rasional. Pria yang pernah berkarier di Indosat ini melihat kompetisi industri telekomunikasi saat ini sudah mengarah ke tidak rasional.

Menurut Rudiantara, dengan menjual produk di bawah harga pokok penjualan, operator bukan lagi berbisnis. Dia menjelaskan, seharusnya dalam menjual layanannya, operator harus punya cukup margin untuk menggembangkan usaha. Sehingga tarif operator itu bukan satu-satunya cara untuk perusahaan telekomunikasi sustainable.

Jangkauan dan layanan



Saat ini, kata Rudiantara, hal yang dibutuhkan masyarakat adalah level jangkauan dan layanan (coverage dan service level) yang memadai. "Sebenarnya operator telekomunikasi itu ingin membuat bisnis atau charity. Jika terus menerus banting-bantingan harga maka industri telekomunikasi akan rusak," katanya.

Rudiantara berandai-andai, kalau dia menjadi pemegang saham perusahaan telekomunikasi, dia akan mengganti manajemen yang mengeluarkan produk Rp 1 per detik. Cara-cara seperti itu, menurut Rudiantara, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Masyarakat seharusnya membayar dengan harga yang sesuai. Jangan dibuat nol atau mendekati nol,” papar Rudiantara pada acara seminar bertajuk "Polemik Tarif Data – Mencari Format Ideal Yang Berpihak pada Konsumen".

Sudah murah



Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, tarif telekomunikasi di Indonesia sudah sangat murah. Memang, jika dibandingkan dengan negara di Afrika, tarif telekomunikasi di Indonesia terlihat lebih mahal. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, tarif di Indonesia masih lebih murah.

Saat ini, kata Tulus, persaingan tarif antaroperator telekomunikasi di Indonesia sudah sangat ‘liar’. Mereka saling banting harga layanan telekomunikasinya. Meski mereka bersaing, namun disayangkan para operator tidak berkompetisi dalam menjaga coverage dan service level. Bahkan tarif promosi yang diberikan oleh operator, menurut Tulus, sudah menjurus kepada penjebakan konsumen.

“Seharusnya masyarakat tidak perlu lagi meributkan masalah tarif. Justru masyarakat harus memikirkan bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada operator. Kualitas tersebut termasuk coverage dan service level. Seharusnya, BRTI lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap coverage dan service level," kata Tulus.

Dia berpandangan, jika ingin industri telekomunikasi sehat, seharusnya regulator bisa memaksa operator. Paksaan itu agar telekomunikasi hadir di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Dengan kehadiran lebih dari satu operator, masyrakat memiliki pilihan.

Regulator tidak berdaya



“Seharusnya Kominfo bisa memaksa semua operator yang beroperasi di Indonesia dapat menggembangkan layanan telekomunikasinya di seluruh Indonesia. Jika mereka tak mampu Kominfo harus bisa bertindak tegas dan memberikan hukuman. Kayaknya regulator tidak berdaya dengan operator telekomunikasi,” ujar Tulus.

Mandulnya regulator juga dikritisi Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih. Menurut dia, Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya tidak melakukan pembiaran terhadap promo tarif murah operator.

Selain itu, Alamsyah juga menilai KPPU lambat dalam merespons perang harga yang dilakukan oleh operator. Seharusnya KPPU yang memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya tindakkan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Sekarang marak operator telekomunikasi yang melakukan promo berulang-ulang dan menjual produknya di bawah harga produksinya. Padahal, kata Alamsyah, hal itu seharusnya bisa dijadikan indikasi bagi KPPU untuk menyelidiki adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

“Pembiaran yang dilakukan oleh KPPU itu yang menurut Ombudsman penting. Sebab itu terjadi maladministrasi,” kata Alamsyah. Jika regulator telekomunikasi dan KPPU dapat bertindak tegas, diharapkan industri telekomunikasi tidak semakin terpuruk.***

Bagikan: