Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Berawan, 22 ° C

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Buka Layanan Satu Pintu

Satrio Widianto

JAKARTA, (PR).-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mempermudah akses pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang berasal dari badan usaha baru. Hal itu dilakukan dengan mekanisme satu pintu.

Layanan satu pintu ini tindak lanjut Surat Edaran Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kerja sama ini dilakukan mendukung kemudahan berusaha atau ease of doing business. Surat edaran ituditandatangani di Jakarta, Selasa 16 Mei 2017. Penandatanganan dilakukan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Dengan pelayanan satu pintu, badan usaha baru dapat langsung terdaftar dalam program jaminan sosial yang dikelola kedua BPJS. Pengelolaan ini melalui sistem yang terintegrasi dengan pelayanan publik, seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Jakarta dan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) di Surabaya, kantor pelayanan pajak dan lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan ekanisme layanan satu pintu bertujuan memangkas prosedur registrasi badan usaha baru. Pemangkasan ini baik dalam hal pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan kesehatan. Sehingga menjadi lebih praktis dan lebih cepat.

Otomatis terdaftar



Melalui layanan satu pintu, kata Fahmi badan usaha baru yang mengurus permohonan perizinan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada BPTSP/BKPPM, secara otomatis akan terdaftar dalam program jaminan sosial. Hal ini dilakukan melalui Formulir Pendaftaran Bersama (FPB) dan Aplikasi Pendaftaran Terpadu (APT).

Fahmi menjelaskan, aplikasi ini memudahkan badan usaha mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pada saat melakukan pengurusan izin usaha. Badan usaha baru yang dimaksud badan usaha yang sedang memproses pengurusan perizinan badan usaha. Selain itu juga termasuk badan usaha yang telah memiliki perizinan badan usaha namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mengurus dokumen perizinan, badan usaha baru dapat menggunakan aplikasi online pelayanan publik atau datang langsung ke titik pelayanan publik setempat. Melalui layanan satu pintu ini, kata Fahmi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berupaya menawarkan kemudahan pendaftaran, penagihan, pembayaran serta pelaporan iuran, khususnya bagi peserta pekerja penerima upah.

"Bagi BPJS Kesehatan komitmen ini menjadi salah satu fokus utama. Sampai 2017 BPJS Kesehatan telah mengupayakan berbagai rencana strategis pelayanan peserta yaitu dengan melakukan perluasan pelayanan peserta yang dilakukan untuk mendukung cakupan kepesertaan dan kepuasan peserta,” ujar Fahmi.

Pengaruhi kepatuhan badan usaha



Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto juga mengungkapkan hal ini wujud komitmen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kemudahan dalam menjalankan usaha ini tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan badan usaha terhadap regulasi yang ada. Salah satunya, memiliki perlindungan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ke depannya, kita akan terus berupaya untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada peserta,” kata Agus.

Menurut Agus melalui layanan satu pintu ini, ada upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini juga menyinergikan fungsi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dasarnya, saling membantu dan mendukung agar penyelenggaraan program jaminan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

"Harapan kami, masyarakat akan teredukasi atas komitmen negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia. Selain itu, juga masyarakat bisa lebih memahami manfaat dan fungsi dari masing-masing BPJS yang ada," tutur Agus.***

Bagikan: