Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian cerah, 19.6 ° C

Ahok Dipenjara Dua Tahun, Ini Tanggapan Jokowi

Muhammad Ashari

JAYAPURA, (PR).- Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait vonis yang dijatuhkan hakim kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok, terkait kasus penodaan agama.



Tanggapan tersebut disampaikannya untuk menjawab pertanyaan para jurnalis usai melakukan "groundbreaking" pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP Jayapura 50 MW di Distrik Muara Tani, Kota Jayapura, Selasa, 9 Mei 2017.



Dalam tanggapannya itu, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan putusan yang telah dibacakan majelis hakim. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk percaya kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.



Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim. Termasuk juga menghormati langkah yang akan dilakukan Ahok untuk mengajukan banding.



"Memang begitulah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada. Sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada," katanya sebagaimana dilansir dari Biro Pers Sekretariat Kepresidenan.



Presiden Joko Widodo juga telah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai hal ini. "Meskipun sudah mendapatkan laporan dari Mendagri, saya akan mendetailkan lagi di Jakarta," tuturnya.

Banding



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun kepada Ahok. Putusan sidang Ahok itu dibacakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017. Demikian dilaporkan Antara.

Terhadap putusan itu, Ahok langsung menyatakan banding.

Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa sidang Ahok mengatakan, berkas putusan yang disampaikan dalam lanjutan punya tebal 630 halaman.

"Sebanyak 630 lebih kalau sebagaimana pembacaan tuntutan dan pembelaan," kata Dwiarso sebelum memulai pembacaan putusan.

Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Pasal 156a KUHP menyebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.***

Bagikan: