Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Sedikit awan, 26.3 ° C

Rapat Paripurna DPD Ricuh, Sidang Diskors

Sjafri Ali
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (kedua kanan) melakukan protes sebelum dimulainya Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 April 2017. Rapat Paripurna tersebut diwarnai keributan yang dipicu keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No.1 Tahun 2016 dan 2017 tentang masa jabatan pimpinan DPD.*
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (kedua kanan) melakukan protes sebelum dimulainya Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 April 2017. Rapat Paripurna tersebut diwarnai keributan yang dipicu keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No.1 Tahun 2016 dan 2017 tentang masa jabatan pimpinan DPD.*

JAKARTA, (PR).- Setelah sidang paripurna DPD soal pembacaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Tata Tertib DPD RI terkait masa jabatan pimpinan DPD RI selama 2,5 tahun dibuka, sidang pun diwarnai berbagai interupsi. Anggota DPD RI menanggapi pro dan kontra terhadap putusan MA yang menganulir tata tertib tersebut.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas di Gedung DPD RI Jakarta, Senin 3 April 2017. "Putusan MA dibacakan dulu," kata Hemas. Namun, belum sempat Hemas membaca putusan MA, anggota lainnya memotong pembicaraan.

Senator dari Kepulauan Riau, Djasarmen Purba menanyakan tata tertib apa yang digunakan dalam memilih pimpinan. "Pimpinan sepakat membuat keputusan. Silakan dibacakan keputusan. Karena itu perintah MA. Sekarang, tatib apa yang dipakai? Sekarang kita kembali ke 2014," tegas Djasarmen.

Anggota DPD lainnya, Instiawati Ayus, mengajak anggota DPD lainnya menyimak pembacaan putusan MA. "Kita simak saja, nanti ada jeda nanti. Mari kita dengarkan semuanya," ungkapnya.

Suara kemudian bersahut-sahutan lewat pengeras suara di meja rapat. Di tengah-tengah kericuhan, sempat terdengar suara azan yang mengalun dari pengeras suara. Suara azan itu dilanjutkan dengan baca-bacaan istigfar. Belakangan, suara nyanyian Indonesia Raya ikut mengalun di tengah-tengah kerusuhan. "Jangan nyanyi. Menghina Indonesia Raya kalau rusuh," kata GKR Hemas.

Kericuhan itu berlangsung sekitar 30 menit. Hingga rapat dibuka, suara-suara interupsi terus diajukan. Termasuk saat pimpinan DPD menunjuk Sekretaris Jenderal DPD untuk membacakan hasil panmus putusan MA.

Hingga Pukul 15.05 WIB, rapat masih diwarnai sahutan-sahutan interupsi. "Kalau tidak bisa dilanjutkan kami skors," kata Hemas. Rapat pun diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.***

Bagikan: