Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Umumnya berawan, 22.4 ° C

Kemenpan RB Gandeng KPK Siapkan Jurus Baru Cegah Korupsi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) kembali memperkuat sistem pengawasan birokrasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama KPK, Kemenpan RB akan mengkaji sistem penggajian, jenis jabatan strategis yang rawan korupsi, hingga mekanisme pemberian insentif.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, selama ini sebenarya telah disediakan berbagai formula untuk memperbaiki birokrasi terutama dari sisi pencegahan korupsi. Namun ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar dapat berjalan lebih optimal.

“Kita perbaiki jurus-jurus pencegahan korupsi pada birokrasi. Agar hasilnya dapat lebih dirasakan. Hanya dengan birokrasi yang baik, tujuan pembangunan bisa tercapai. Karena itu koordinasi dan kerjasama Kementerian PANRB dengan KPK untuk memacu reformasi birokrasi sangat penting,” ujarnya saat pertemuan dengan KPK di Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017, dalam keterangan persnya.

Dijelaskan, berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan yelah dilakukan. Misalnya sejak tahun 2015, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang dilakukan secara online.

Hal ini dikarenakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat di eselon I dan II saja, tetapi bisa juga terjadi di eselon III, IV serta V. Sementara pejabat eselon I dan II wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Adapun mulai awal tahun 2017, penyampaian LHKPN juga dilakukan secara online.

Dia menuturkan, untuk sinkronisasi e-LHKPN dan e-LHKASN ternyata terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki. Terutama masalah konten, format dan data dukung yang perlu disederhanakan. Sementara untuk pembagian pengelolaannya, KPK hanya mengelola LHKPN, dan LHKASN dikelola oleh masing-masing instansi. Namun KPK dan Kementerian PANRB memiliki akses terhadap data tersebut.
Permasalahan lain yang dihadapi, yakni mekanisme pengelolaan LHKASN pada setiap instansi masih belum optimal. “Kita akan kuatkan lagi mekanismenya,” ujar Asman.

Selain itu, dia menuturkan, pihaknya juga menaruh perhatian khusus terhadap efektifitas dan peningkatan peran pengawas internal. Diakuinya bahwa peran pengawas internal pemerintah hingga kini belum efektif, dikarenakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum cukup kuat.

Asman memberikan apresiasi atas dukungan KPK yang mendorong penguatan APIP melalui pendampingan dan supervisi, serta keinginan membuat UU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). "Dalam rangka penguatan APIP ini, KPK akan melakukan pendampingan dan supervisi," ucap Asman.

Selanjutnya dikatakan, masih banyak instansi pemerintah yang anggarannya tidak terkait dengan kinerja yang akan dicapai. Dengan penerapan e-performance based budgeting diharapkan dapat merujuk pada instruksi Presiden mengenai implementasi program follow result dan money follow program.

E-performance based budgeting merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting yang tengah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh instansi pemerintah. Sistem tersebut lahir dengan mengintegrasikan antara akuntabilitas kinerja dengan sistem e-budgeting untuk memastikan bahwa setiap anggaran akan berorientasi pada outcome atau manfaat bagi masyarakat.

"E-budgeting memang sudah mulai digunakan secara luas dan dapat meminimalisir “proyek siluman”, karena e-budgeting menjamin transparansi," ujarnya.

Namun, banyaknya kebijakan yang berbeda dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berimbas menyulitkan instansi pemerintah dalam penerapannya. Untuk itu, perlu penyamaan persepsi tentang sistem e-performance based budgeting yang baik sebagai role model. Dalam mempercepat penerapan sistem tersebut, Kementerian PANRB bekerja sama dengan KPK dan instansi lain untuk pembagian wilayah binaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah penggajian. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena faktor besaran gaji PNS. Terdapat jabatan yang rawan/beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang, namun belum mendapatkan insentif yang sesuai.

Kementerian PANRB juga menggandeng KPK dalam penguatan fungsi kelembagaan. Ini perlu dilakukan karena masih banyak lembaga yang tugas dan fungsinya tumpang- tindih dengan lembaga lainnya.

Mengenai permasalahan kelembagaan ini, dia mengatakan, perlu kajian yang dilakukan sebuah tim yang melibatkan KPK, Kementerian PANRB, LAN dan instansi terkait lainnya. Fokus kajian mencakup aspek regulasi, koordinasi, dan efisiensi kelembagaan.***
Bagikan: