Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 26.2 ° C

LPSK Siap Amankan Saksi e-KTP

Muhammad Irfan
MASSA yang tergabung dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) melaksanakan salat Jumat di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017. Mereka menggelar aksi dukungan untuk KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.*
MASSA yang tergabung dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) melaksanakan salat Jumat di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017. Mereka menggelar aksi dukungan untuk KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.*

JAKARTA, (PR).- Kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam Haryani pada sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017 mencengangkan banyak pihak. Muncul dugaan Mirna justru diancam oleh sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Menanggapi hal itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan siap turun tangan agar tak ada intimidasi terhadap saksi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan, dengan memastikan perlindungan bagi para saksi, diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal. Dalam kesaksian Miryam, LPSK menilai meskipun saksi mengaku terancam oleh penyidik saat di-BAP, keterangannya tidak serta merta dipercaya majelis hakim.

"Kemungkinan saksi mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain terkait megakorupsi ini juga terbuka. Karena itu perlindungan bagi saksi dalam kasus ini sangat diperlukan karena potensi ancamannya cukup tinggi,” kata Semendawai di Jakarta. Jumat 24 Maret 2017.

Semendawai mengatakan, salah satu alasan dibentuknya LPSK yaitu membantu terwujudnya proses hukum yang ideal. Salah satunya dengan memastikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi, khususnya dalam kasus korupsi. Karena itu dia mengimbau penegak hukum dapat memanfaatkan layanan perlindungan yang diamanatkan negara kepada LPSK.

"Pada saat pembacaan dakwaan, sejumlah nama, mulai pejabat, politisi hingga pengusaha disebut-sebut menerima percikan uang dari kerugian negara yang mencapai Rp 2,9 triliun tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani KPK, ancaman terhadap saksi juga tinggi," ucapnya.

Jika betul indikasi tekanan ini terjadi, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi pada saksi-saksi lainnya. Apalagi, jika para saksi itu memang mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menyeret nama-nama lain saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

"Karena itu, LPSK menilai upaya KPK yang langsung menangkap tersangka lainnya, AA (Andi Agustinus), sebagai langkah yang tepat. Hal ini dirasa penting mengingat potensi ancaman fisik atau intimidasi juga diterima tersangka AA juga terbuka. Apalagi, peran AA dalam kasus ini disebut-sebut cukup penting karena diduga menjadi pihak yang aktif membagi-bagikan uang," ucapnya.

Khusus bagi Andi, Semendawai menilai yang bersangkutan juga terbuka untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dengan menjadi JC, selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti membantu penegak hukum mengungkap tersangka lain dan mengembalikan hasil kejahatannya, juga bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan lainnya. 

Sebelumnya, Miryam S Hariyani mencabut semua keterangan yang ia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pencabutan itu disampaikan Miryam saat menjadi saksi untuk terdakwa korupsi pengadaan e-KTP Irman dan Sugiharto yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Menurut Miryam, pernyataannya di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah ancaman dan hanya untuk menyenangkan penyidik saja. Dia juga membantah terlibat dalam bagi-bagi uang pada kasus e-KTP dan menerima Rp 50 juta.

"Saya diancam, Pak, sama penyidik, tiga orang. Saya takut, saya diancam sama penyidik, pemberian jawaban di BAP itu hanya untuk menyenangkan mereka, saya jawab asal-asalan Pak. Jadi tidak pernah saya dapat uang," kata Miryam kepada Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar Butar.

Miryam menyebut tiga orang penyidik itu adalah Novel, Damanik, dan seorang lagi yang ia lupa namanya. Saat itu penyidik menyebut Miryam harusnya sudah ditangkap sejak 2010 karena terlibat dalam kasus ini. Apalagi Miryam, sempat mendengar bahwa penyidik KPK memperlakukan saksi dengan cara yang tidak halus.

"Jadinya saya takut, Pak. Saya sampai muntah-muntah pak, nangisnya di kamar mandi, terus terang saya tertekan sekali," ucapnya.

Sementara itu, menanggapi kesaksian Miryam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku akan mengkonfrontir kesaksian Miryam dengan penyidik. Rencananya video pemeriksaan dan penyidik akan dihadirkan pada sidang selanjutnya yang rencananya akan digelar pada Senin (27/3/2017).

"JPU akan menunjukkan rekaman pada proses penyidikan agar majelis hakim bisa menilai ada penekanan atau tidak. Dan majelis hakim akan meminta yang bersangkutan untuk hadir," kata Alex.

KPK pun memastikan pihaknya profesional dan mampu membuktikan bahwa tidak terjadi penekanan pada saksi saat proses penyidikan. Kendati begitu, pihaknya menyerahkan ke persidangan untuk membuktikan apakah Miryam ditekan untuk mencabut BAP-nya atau justru benar ditekan oleh penyidik.

"Itu nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan. Tapi kita juga tidak hanya berpegang pada satu saksi saja, kan masih banyak saksi lain," ucapnya.***

Bagikan: